Berita7 — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih menyatakan dukungan terhadap pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kehadiran koperasi itu diharapkan mempercepat terwujudnya perekonomian mandiri dan kesejahteraan di tingkat desa.

Para pimpinan asosiasi desa memandang KDKMP sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan sumber daya manusia desa.

Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih A. Anwar Sadat menyatakan bahwa desa perlu menjadi pelopor dan pengawal agar program KDKMP bisa terealisasi. Ia menaruh harapan besar agar koperasi ini dapat meningkatkan produktivitas warga di berbagai sektor.

“Harapan besarnya adalah membangun produktivitas, baik dari sisi mindset pemikiran maupun gaya hidup, juga produktivitas kaitan potensi alam, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,” ungkap Anwar di Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (16/7).

Anwar menambahkan bahwa aliran perputaran uang yang lebih luas bagi desa akan mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat.

“Yang tentunya ketika pasar, ketika uang ini diberikan yang seluas-luasnya untuk warga desa, mendekatkan pelayanan dan perekonomian desa yang sehingga masyarakat desa mempunyai harapan dan masa depan membangun optimisme bagaimana desa menjadi garda terdepan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya,” lanjutnya.

Dukungan sejalan disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APERTNAS) Ir. H. Indra Utama. Ia menilai seminar nasional menjadi ruang strategis untuk meluruskan persepsi publik tentang program tersebut.

“Terkait seminar hari ini, ini adalah diskusi panjang kita dengan teman-teman, Ketua Umum Asosiasi Desa, dan teman-teman desa untuk bisa mencari dan memberikan solusi serta jawaban. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan mungkin persepsi yang salah tentang bagaimana program ke depan ini bisa digelar. Harapannya, seminar hari ini bisa menjawab semua masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di sebagian besar masyarakat desa,” jelas Indra.

Indra menegaskan dukungan APERTNAS terhadap KDKMP karena diyakini dapat memutus mata rantai birokrasi panjang dan menggerakkan perekonomian desa, meski prosesnya masih berjalan.

“APERTNAS melihat dan ini sangat-sangat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, karena ini benar-benar bisa menggerakkan perekonomian desa dan memutus mata rantai birokrasi yang panjang. Memang belum selesai, prosesnya masih berjalan. Kami melihat ke depan Koperasi Desa akan menjadi tulang punggung dan andalan masyarakat desa,” tuturnya.

Indra menyebut tiga prasyarat agar KDKMP berjalan lancar: tata kelola yang tertib dan sesuai perundang-undangan; pengurus profesional, berintegritas, dan kompeten soal koperasi; serta peran aktif APERTNAS dan masyarakat dalam pengawasan.

“Ada tiga hal yang harus kita persiapkan ke depan agar Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan lancar dan sukses: 1. Tata kelola Koperasi Desa harus tertib dan sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengurusnya harus profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi, khususnya tentang koperasi. 3. APERTNAS dan masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi agar Koperasi bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” sambung Indra menjabarkan.

Menanggapi kekhawatiran bahwa KDKMP akan menggerus usaha lokal seperti warung, Indra menyatakan sebaliknya. Menurutnya, koperasi justru dapat menjadi distributor yang memperbaiki akses dan harga bagi pelaku usaha kecil di desa.

“Kami melihat Koperasi Desa Merah Putih ini akan banyak turunannya. Kemarin ada informasi bahwa kementerian sudah mulai bersepakat bahwa Koperasi Desa akan menjadi penyalur seluruh subsidi-subsidi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Saya pikir ini sebuah kemajuan. Mungkin kita berpikir Koperasi Desa Merah Putih akan mematikan warung-warung masyarakat yang sudah puluhan tahun ada di desa, ternyata sekarang tidak. Justru Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi distributor bagi setiap warung-warung masyarakat, sehingga mereka akan mendapatkan harga yang lebih baik karena memotong rantai dari distributor atau agen besar,” paparnya.

Komitmen untuk melindungi UMKM desa juga disampaikan Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Hj. Wargiyati. Ia berharap kebijakan KDKMP diterapkan ke koperasi desa (Kopdes) di seluruh wilayah sehingga memperkuat perekonomian kerakyatan.

“Harapan kami dari DPP PAPDESI dan juga pemerintah desa seluruh Indonesia—kami ada 343 DPC di seluruh Indonesia—harapan kami apa yang disampaikan Pak Wamen, Pak Menteri, dan para narasumber bisa diimplementasikan ke Kopdes-Kopdes di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi, untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan, mempermudah pengadaan pupuk, tabung gas juga, akses kesehatan, produk-produk kebutuhan pokok sehari-hari bisa dipasarkan melalui warung-warung yang ada di desa dengan harga lebih murah dari harga pasar,” terang Wargiyati.

Wargiyati menegaskan pihaknya sepakat agar Kopdes berperan sebagai penyalur atau distributor untuk warung desa, bukan penjual langsung ke konsumen, sehingga usaha kecil tidak tergerus.

“Dan tentu saja komitmen kami untuk Kopdes, sepakat untuk tidak menjual produk langsung ke masyarakat desa, karena kita lebih baik jadi penyalur atau distributor untuk warung-warung yang ada di desa. Jadi tidak mematikan usaha kecil dan menengah yang ada di desa kami,” imbuhnya.

Ia juga berharap KDKMP diberdayakan untuk mendukung program nasional lain, termasuk menjadi penyalur kebutuhan Badan Gizi Nasional atau MBG (Makan Bergizi Gratis) di setiap desa.

“Mudah-mudahan apa yang sudah kami sepakati dengan Pak Menko dan Pak Menteri, bahwa ke depan Kopdes benar-benar menjadi penyalur kebutuhan Badan Gizi Nasional atau MBG (Makan Bergizi Gratis) di masing-masing desa. Jadi produk-produk desa itu bisa memenuhi atau menjadi pemasok MBG melalui Kopdes dan juga BUMDes. Jadi Kopdes benar-benar diberdayakan agar Kopdes juga bisa hidup. Dan yang terakhir, kami berharap masyarakat desa bisa dipermudah untuk menjadi karyawan Kopdes dan juga Kelurahan Merah Putih sesuai dengan wilayahnya. Makasih,” ucap Wargiyati.

Rekomendasi Seminar

  1. Mendukung penuh percepatan pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis desa.
  2. Berkomitmen menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota serta masyarakat.
  3. Mendorong seluruh pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memperkuat ekosistem KDKMP melalui sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, dan seluruh potensi ekonomi desa.
  4. Mendukung pengembangan usaha produktif KDKMP sesuai potensi lokal, antara lain sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, energi terbarukan, jasa keuangan, digitalisasi, dan sektor strategis lainnya.
  5. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan anggota koperasi melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta transformasi digital koperasi.
  6. Mengajak dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi pengembangan KDKMP.
  7. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan regulasi, pembiayaan, insentif, kemudahan akses permodalan, digitalisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan.
  8. Menolak segala bentuk penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Berkomitmen melakukan pengawasan bersama agar pengelolaan KDKMP berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
  10. Siap bersinergi dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pertukaran praktik terbaik antar desa.

Seminar Nasional KDKMP diinisiasi oleh 10 asosiasi desa yang tergabung dalam forum organisasi desa Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan memastikan implementasi KDKMP berjalan lancar di seluruh pelosok Tanah Air.