Berita7 — Jakarta – Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama MBG Watch di DPR. Dalam rapat itu, anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan program MBG menjadi program sosial.

Gamal menyoroti bahwa saat MBG dimoratorium, protes paling keras justru datang dari pengusaha, investor, dan mitra, bukan dari penerima manfaat program seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, atau ibu menyusui.

Ia awalnya menyoroti realita di lapangan bahwa banyak pengusaha, investor, hingga mitra yang protes ketika MBG dimoratorium. Sementara, kata dia, penerima manfaat tidak ada yang protes sama sekali.

“Jadi saya punya satu gagasan bagaimana mengembalikan fitrah program sosial BGN, ketika dapur MBG dimoratorium, disuspend, kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG,” kata Gamal saat rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Gamal mengatakan kondisi itu terjadi karena mitra telah mengeluarkan modal untuk membangun SPPG. Menurut dia, fakta itu justru menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini fokus pada bisnis.

“Banyak orang bisa jawab karena mitra telah investasi dan mengeluarkan modal untuk bangun SPPG, namun kenyataan ini menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented daripada aspek sosial atau social oriented,” ucap dia.

Dia menyebut belakangan lebih banyak perbincangan mengenai keuntungan membangun SPPG daripada misi kemanusiaan. Karena itu, ia mendorong BGN mengembalikan MBG jadi program sosial.

“Ini seyogyanya jadi perenungan kita bersama. Karena itu saya mendorong, mengajak, pimpinan BGN untuk mengembalikan fitrah program MBG untuk program bersifat sosial, bukan sebagai ladang bisnis, pimpinan BGN harus mengembalikan MBG ke fitrahnya sebagai program sosial untuk atasi kedaruratan gizi bukan ladang komersialisasi,” ujar dia.

Gamal menegaskan perlu ada pembenahan skema operasional MBG ke depan.

“Untuk mencapai itu ke depan harus didesain skema operasional dengan pendekatan sosial, bukan pendekatan bisnis,” imbuh dia.