Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Ia menilai berbagai pengalaman bencana alam yang telah terjadi seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk penanganan yang lebih baik di masa depan.
Krisis Iklim Tuntut Antisipasi Bencana
“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/1/2026). Pernyataan ini disampaikan Lestari saat membuka diskusi daring bertema “Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026” yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Direktur Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Achadi Subarkah Raharjo, serta Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Andung Bayu Sekaranom. Diskusi dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, dengan Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum sebagai penanggap.
Lestari menyoroti bahwa sejumlah ancaman bencana di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga terkait. Namun, data yang ada seringkali belum menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dikelola menjadi langkah pencegahan yang efektif.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara berkala dapat menjadi pijakan awal untuk mengantisipasi bencana dan meminimalkan dampaknya. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi bencana di wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, hingga pemulihan pascabencana sebagai bagian dari upaya perlindungan warga negara.
BNPB: 140 Bencana Hidrometeorologi di Awal 2026
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, melaporkan bahwa awal tahun 2026 telah terjadi 140 bencana alam di Indonesia, dengan dominasi bencana hidrometeorologi. Ancaman bencana ini dirasakan di hampir seluruh provinsi.
Pangarso mengingatkan pentingnya pemangku kepentingan untuk mencermati pola perubahan iklim dalam 10 tahun mendatang demi langkah antisipasi yang tepat. BNPB, lanjutnya, terus berupaya membangun kepedulian masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana. Saat ini, tercatat sudah 6.150 Desa Tangguh Bencana terbentuk di 20 provinsi.
“Masyarakat di tingkat lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung bila terjadi bencana,” tegas Pangarso.
BMKG: Potensi Bencana Berpola, Perlu Antisipasi
Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh cuaca ekstrem. Tren peningkatan bencana ini telah terjadi selama 16 tahun terakhir dan diperkirakan akan berlanjut.
Achadi berpendapat bahwa potensi bencana di Indonesia memiliki pola yang seharusnya dapat diantisipasi. Faktor pemicu cuaca ekstrem meliputi monsun dan fenomena La Nina.
UGM: Mitigasi Melalui Pengendalian Aliran Air
Sementara itu, Dosen Geografi Lingkungan UGM, Andung Bayu Sekaranom, menilai cuaca ekstrem sebagai bagian dari proses meteorologi yang sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, mitigasi lebih difokuskan pada proses hidrologi, yaitu bagaimana manusia mengendalikan aliran air.
“Perubahan iklim tidak hanya menyebabkan siklon yang lebih besar, tetapi juga hujan yang semakin lebat. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat dalam mengantisipasinya,” ujar Andung. Ia menambahkan bahwa anticipatory action atau tindakan dini sebelum bencana terjadi merupakan pendekatan penting dalam pengelolaan bencana.
Tantangan Implementasi Kesiapsiagaan
Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, berpendapat bahwa cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih.
Trimalaningrum mengakui penguatan sistem peringatan dini oleh BMKG, namun masih ada tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya informasi cuaca yang mudah dipahami.
Menanggapi upaya BNPB dalam membangun kesiapsiagaan, Trimalaningrum menyampaikan keprihatinannya. “Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” tuturnya.
