Aceh Utara – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk bersama-sama merehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian, telah meluncurkan berbagai langkah strategis untuk memulihkan lahan pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti Bulog dan sektor pupuk. Upaya ini sangat krusial mengingat sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.
Penegasan ini disampaikan Bima Arya saat memberikan sambutan pada acara Ground Breaking Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana Aceh-Sumatra di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
“Ini sangat signifikan, Pak Menteri Pertanian, karena Sumatra ini menyumbang 22 persen dari PDB Indonesia. Tentu, pemulihan (sawah) ini juga akan berdampak signifikan,” ujar Bima, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (15/1/2025).
Bima Arya memaparkan, berdasarkan hasil peninjauan dan dialog dengan para kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra, terdapat kesamaan testimoni bahwa dampak bencana kali ini dirasakan lebih luas dan berkepanjangan dibandingkan tsunami Aceh. “Dampaknya lebih dahsyat daripada tsunami, dalam hal cakupan luasan, lamanya bencana, dan juga dampak ekonomi. Terlebih seperti Bapak Presiden Prabowo selalu ingatkan kepada kegiatan kami, bergerak cepat, bergerak bersama-sama. Kita melihat bahwa hari ini, semua turun,” ungkapnya.
Wamendagri juga menekankan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memastikan seluruh kepala daerah terdampak tidak berjuang sendiri dalam proses pemulihan. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan pembagian peran yang jelas dan berkelanjutan. “Saya sendiri sudah berusaha bolak-balik, Aceh Tamiang, Langsa, sekelilingnya, untuk mendampingi bersama-sama dengan kepala daerah, memastikan celah-celah apa saja yang masih belum tersentuh,” tegasnya.
Kemendagri telah mengerahkan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu pemulihan pusat pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat lumpuh akibat bencana. Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga turut diperkuat melalui pengerahan personel TNI-Polri serta taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Ada juga teman-teman taruna, dalam kegiatan Latsitarda, taruna TNI-Polri dan praja IPDN, yang juga segera bergerak di titik-titik yang berdampak. Dan kemarin Menteri KKP juga melepas taruna KKP, Ibu Ketua (Komisi IV DPR RI), seribu lebih juga [taruna] dikerahkan untuk membantu pemulihan,” jelasnya.
Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Aceh. Dukungan tidak hanya terbatas pada bantuan pangan darurat, tetapi juga mencakup program rehabilitasi lahan, pemulihan produksi pertanian, serta penyediaan sarana dan prasarana agar petani dapat kembali berproduksi secara berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan rehabilitasi lahan sawah di Aceh Utara, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa pupuk urea sebanyak 200 ton, benih padi sebanyak 836 ton, traktor roda dua sebanyak 32 unit, dan traktor roda empat sebanyak 11 unit.
“Insyaallah kita kerjakan perbaikan sawah rusak mulai yang ringan, sedang, baru terakhir yang berat. Berat hanya 5 sampai 10 persen. Kami selesaikan yang 90-95 persen agar saudara-saudara kita yang sawahnya kena dampak kita akan perbaiki. Itu ada bantuan benih gratis. Kemudian ini padat karya, rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja kemudian upahnya dibayar oleh pusat. Kami sebagai penanggung jawab,” terang Amran.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya, Amran Sulaiman, dan Titiek Soeharto meninjau langsung hamparan sawah terdampak serta berdialog dengan para petani yang tetap bersemangat bekerja di tengah kondisi sulit. Endapan lumpur tebal akibat banjir bandang pada akhir November lalu masih menutupi sebagian lahan pertanian, menegaskan urgensi percepatan pemulihan agar aktivitas pertanian dan penghidupan petani dapat segera kembali normal.
