Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa. Ia menyampaikan, sejumlah program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Desa sebagai Prioritas Pembangunan
“Komitmen pemerintah pusat, lintas kementerian, yang (programnya) langsung menukik kepada desa-desa,” kata Bima Arya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026). Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemerintah dan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Kamis (12/2).
Lebih lanjut, ia mencontohkan sejumlah program unggulan yang secara spesifik menyasar masyarakat desa. Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan. Menurutnya, sinergi antara program-program ini dapat memberikan dampak positif signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa.
“Yang selalu menjadi atensi Bapak Presiden, diingatkan kepada Pak Mendagri adalah bagaimana uang rakyat kembali ke rakyat, uang rakyat memberikan manfaat, uang rakyat enggak boleh mampir ke kantong pejabat,” ujar Bima Arya, mengutip arahan Presiden.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah Kunci Sukses Program
Bima Arya menekankan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam menjalankan program strategis nasional. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengikuti ritme kerja cepat yang diterapkan oleh Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilai mampu menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang cepat tersebut. Keberhasilan Jember dalam mengimplementasikan program-program pemerintah pusat menjadi contoh positif bagi daerah lain.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Jember. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, sejumlah anggota Komisi II DPR RI, Bupati Jember Muhammad Fawait, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember.
