Berita7 — Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan mendukung pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pengelolaan oleh sekolah berpotensi menekan biaya operasional dan meningkatkan pengawasan kualitas makanan.

Yahya menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Jumat (17/7/2026), sekaligus mengingatkan bahwa tidak semua sekolah dapat langsung menjalankan peran itu karena keterbatasan fasilitas.

“Saya menyambut baik gagasan atau rencana pelibatan sekolah dalam mengelola MBG ke depan. Kedua, perlu dilakukan pemetaan sekolah-sekolah yang mampu mengelola MBG. Karena tidak semua sekolah punya lahan dan ruangan yang cukup untuk membuat dapur. Bagi sekolah yang mampu dipersilahkan dan bagi yang tidak mampu jangan dipaksakan,” kata Yahya.

Menurut Yahya, jika sekolah diberi tugas mengelola MBG, perlu ditelaah skema pembiayaan untuk fasilitas dapur yang disediakan. Ia berpendapat biaya investasi untuk dapur sekolah cenderung lebih rendah dibandingkan jika pengelolaan dilakukan oleh yayasan.

“Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak. Karena biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan,” ujar Yahya.

Yahya juga menyoroti peran orang tua dalam pengawasan apabila sekolah mengelola MBG. Ia menilai keterlibatan orang tua dan pihak sekolah dapat menekan risiko kasus keracunan makanan.

“Pelibatan sekolah akan meningkat partisipasi sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan sehingga kasus keracunan dapat dicegah dan dihindari. Apalagi jumlah penerima manfaatnya tidak banyak,” ucap dia.

Sasaran Penerima Manfaat

Wakil Ketua Komisi IX tersebut mengusulkan agar fokus penerima manfaat MBG diarahkan ke sekolah-sekolah dengan murid dari golongan kurang mampu, khususnya sekolah negeri. Ia mengatakan sekolah swasta dengan murid dari golongan masyarakat mampu tidak perlu menjadi prioritas.

“Fokus lokasi sekolah hanya bagi sekolah-sekolah yang muridnya dari golongan yang tidak mampu, khususnya sekolah-sekolah negeri. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta yang murid-muridnya dari golongan orang kaya tidak diperlukan. Supaya terjadi refocusing penerima manfaat,” pungkasnya.

Respons Istana Soal Alternatif Pelaksanaan MBG

Sinyal dukungan atas kajian alternatif pelaksanaan MBG, termasuk opsi melalui kantin sekolah, juga datang dari Presiden. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana, Jakarta, Rabu (15/7) malam.

Agustina menjelaskan bahwa Perpres 115 tentang Tata Kelola MBG secara teknis hanya menyebut pelaksanaan melalui SPPG, namun menurutnya Presiden mempersilakan kajian terhadap kemungkinan alternatif lain.

“Kan kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’,” kata Agustina menjawab pertanyaan wartawan mengenai usulan pelibatan kantin sekolah.