Berita7 — Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, meminta pengurus TP PKK di daerah untuk lebih proaktif mengawal serta menyukseskan program-program prioritas pemerintah.

Menurut Tri, keberadaan PKK didukung landasan hukum yang kuat sehingga organisasi itu dapat bermitra secara optimal dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat layanan kepada masyarakat.

Dasar Hukum dan Peran PKK

Tri menegaskan PKK memiliki dasar hukum melalui Perpres Nomor 99 Tahun 2017 yang memungkinkan organisasi mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan APBD. “PKK ini satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang punya Perpres, punya Perpres Nomor 99 Tahun 2017, di mana dengan Perpres itu kita mendapatkan anggaran APBN-APBD. Jadi PKK ini bukan dibuat-buat oleh kita, kita di sini untuk bermitra dengan pemerintah, tapi kita mempunyai dasar hukum yang kuat,” ujarnya.

Ia mendorong pengurus TP PKK tidak sekadar menunggu inisiatif pemerintah daerah, melainkan aktif menyusun kegiatan yang selaras dengan kebijakan OPD sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif.

Sinergi Dengan OPD dan Mitra Lain

Tri mengungkapkan sinergi antara PKK dan dinas terkait dapat mendukung capaian target layanan publik, termasuk pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG). “Jadi justru harusnya dinas-dinas OPD yang terkait merasa bersyukur bahwa kita turun tangan untuk menggerakkan kader-kader kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena mereka sendiri punya target sebetulnya untuk cek kesehatan gratis ini,” katanya.

Selain itu, ia mendorong perluasan kemitraan dengan organisasi profesi dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperkuat layanan kesehatan, seperti operasi katarak dan pemberian kacamata gratis.

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Di sektor ekonomi, Tri memberi apresiasi terhadap upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan TP PKK karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung perekonomian daerah.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Naomi Octarina dan Pemerintah Provinsi Sulsel atas kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, serta mengajak kader PKK terus berkontribusi menyukseskan program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

Agenda di Sulawesi Selatan

Pernyataan Tri disampaikan saat membuka Pameran UMKM, Cek Kesehatan Gratis, dan pelaksanaan Rekor MURI minum pil Multiple Micronutrient Supplement (MMS) serentak bagi ibu hamil di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Acara berlangsung secara hybrid dari Hotel Claro, Makassar, Kamis (9/7).

Tri turut menyaksikan pemecahan Rekor MURI tersebut, meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis, serta mengunjungi pameran UMKM. Hadir dalam acara itu antara lain Staf Ahli TP PKK Pusat Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Yane Bima Arya, jajaran pengurus TP PKK Pusat, ketua TP PKK dari 38 provinsi, serta ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Sulsel.