Lembaga Survei Median merilis temuan persepsi responden di media sosial terkait bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Mayoritas responden masih percaya Indonesia tetap konsisten membela Palestina meskipun bergabung dalam forum tersebut.
Metodologi Survei
Survei ini digelar pada periode 10-14 Februari 2026, melibatkan 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuesioner berbasis Google Form yang disebar melalui platform media sosial, menargetkan pengguna aktif berusia 17-60 tahun ke atas. Peneliti kemudian melakukan panggilan balik (telepon balik) kepada responden yang mengisi formulir untuk mencocokkan kesesuaian isi.
Secara demografi, proporsi responden laki-laki dan perempuan adalah 50,6% dan 49,4%. Responden terbanyak berada di Pulau Jawa dengan proporsi 40,2%.
“Kami membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form. Kemudian kami sebarkan kami blasting ke provinsi-provinsi yang ada. Setelah itu kami menerima respons dari mereka dan bagi mereka yang memberikan jawaban kami melakukan kontak lagi untuk memastikan kesesuaian isi,” kata Direktur Riset Lembaga Survei Median Ade Irfan Abdurahman saat memaparkan metode penelitian, Senin (23/2/2026).
Mayoritas Percaya Konsistensi Bela Palestina
Direktur Eksekutif Riset Lembaga Survei Median Rico Marbun memaparkan bahwa mayoritas responden, yakni 55,7%, percaya pemerintah konsisten membela Palestina meskipun bergabung dengan Board of Peace.
“Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup: Sebanyak 55,7% Percaya pemerintah tetap akan konsisten bela Palestina meski tergabung BoP, ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujar Rico.
Rico menilai pemerintah saat ini masih memiliki modal sosial yang cukup kuat di mata publik. Modal tersebut, kata dia, bisa menjadi bekal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian ataupun perbaikan terhadap situasi yang berkembang.
“Pemerintah ini sebenarnya masih punya modal sosial yang cukup ya sebagai pemerintahnya. Modal sosial yang cukup untuk melakukan adjustment atau perbaikan terhadap situasi,” ungkap Rico.
“Jadi kalau kita melihat bahwa ada tendensi yang cukup negatif begitu, tetapi ternyata masih ada sekitar 55,7 persen yang percaya pemerintah itu masih konsisten, begitu ya, untuk membela Palestina meskipun bergabung dengan Board of Peace,” lanjutnya.
Penolakan dan Dukungan Bergabung BoP
Temuan lain dari survei ini mengungkap bahwa 50,4% responden menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace. Alasan utama penolakan didorong oleh kekhawatiran bahwa Board of Peace akan didominasi Amerika/Israel (14,6%) dan keberatan terhadap biaya iuran sebesar Rp 17 triliun (9,6%). Sebagian responden juga menyatakan keberatan karena keadaan Palestina yang belum merdeka (6,8%).
Sementara itu, terdapat 34,8% responden yang menyatakan setuju Indonesia bergabung. Alasan mereka mayoritas adalah demi kemerdekaan Palestina (15%), memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional (10,2%), dan upaya perdamaian dunia (9,2%).
Sikap Terhadap Iuran dan Pengiriman Pasukan
Dalam survei tersebut, 73,3% responden menyatakan tidak setuju jika Indonesia membayar keanggotaan Board of Peace senilai USD 1 miliar atau setara Rp 17 triliun. Sebaliknya, 23,1% responden menyatakan setuju, dan 3,6% tidak menjawab.
Survei juga mempertanyakan terkait pengiriman pasukan Indonesia. Hasilnya, 36,4% responden menyatakan setuju, 36,6% tidak setuju, dan 27% tidak tahu atau ragu.
