Banten – Satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, menuai apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari aktivis antikorupsi, Ade Irawan. Ade menilai Andra Soni telah menunjukkan responsivitas tinggi dalam menjawab keluhan masyarakat, sebuah poin krusial yang dinilai dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Responsivitas dan Kedekatan dengan Publik
Selama menjabat, Andra Soni dinilai aktif hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menghadiri berbagai agenda publik. Sikap ini, menurut Ade Irawan, membangun jembatan komunikasi yang efektif antara gubernur dan warganya.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ujar Ade Irawan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
Pendekatan ini dinilai mampu menerjemahkan kebutuhan riil warga menjadi kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung. Kemampuan memetakan kebutuhan mendesak menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program Sekolah Gratis dan Peningkatan IPM
Ade Irawan juga menyoroti program prioritas Andra Soni, yaitu Sekolah Gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta. Program ini dianggap sebagai pembeda signifikan dibandingkan kepala daerah lain. Upaya Pemprov Banten untuk memperluas program ini ke Madrasah Aliyah juga diapresiasi.
Namun, Ade menekankan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM,” katanya.
Program sekolah gratis ini berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten menjadi 77,25, yang masuk dalam kategori tinggi. Ade menambahkan, keberhasilan program ini perlu didukung oleh pemerataan kualitas siswa, guru, dan sarana penunjang.
Ia mendorong Pemprov Banten untuk menjadi motor penggerak peningkatan kualitas tenaga pendidik, termasuk guru di sekolah swasta, melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. “Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” tambah Ade.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi
Di samping itu, Ade mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. Meskipun Banten telah diapresiasi oleh KPK terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), penguatan tata kelola harus terus dilakukan.
Andra Soni diharapkan mampu memfokuskan diri pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini penting mengingat rekam jejak Provinsi Banten terkait isu korupsi. “Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,” pungkasnya.
