Banten – Satu tahun pertama masa jabatan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah diwarnai capaian positif pada target indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Sejumlah indikator bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten memuat delapan target dari sembilan indikator makro. Indikator makro sendiri merupakan kumpulan ukuran statistik yang menggambarkan kinerja perekonomian, sosial, dan pembangunan suatu wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat capaian tahunan indikator makro ini, meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, gini ratio, produksi domestik regional bruto (PDRB), kontribusi PDRB provinsi, dan indeks kualitas lingkungan hidup.
Capaian Signifikan Indikator Makro
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, IPM Provinsi Banten mencapai 77,25 poin. “Capaian itu melampaui target RPJMD sebesar 76,50 dan menempatkan Provinsi Banten sebagai tujuh besar nasional dalam kategori IPM tinggi,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Jumat (20/2/2026).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2025 juga tercatat positif, tumbuh sebesar 5,37 persen (year-on-year). Angka ini telah melampaui target RPJMD selama dua tahun berturut-turut, yaitu 5,20 persen pada 2025 dan 4,79 persen pada 2024.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten bergerak positif ditopang oleh kinerja stabil pada sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian sebagai motor penggerak utama. Hal ini sejalan dengan realisasi investasi di Provinsi Banten yang meningkat signifikan pada tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp 130,2 triliun. Sementara, realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 105,64 triliun,” papar Arif.
Dalam upaya menekan angka pengangguran, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten meningkat signifikan menjadi 5,80 juta orang pada Februari 2025. Pengentasan penduduk miskin juga menunjukkan hasil, dengan realisasi mencapai 5,51 persen pada tahun 2025, sedikit melampaui target RPJMD Provinsi Banten sebesar 5,50 persen.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Banten pada tahun 2025 mencapai Rp74,67 juta, atau 103 persen dari target RPJMD sebesar Rp72,35 juta. Sementara itu, kontribusi PDRB Provinsi Banten terhadap PDRB nasional mencapai 3,96 persen, mendekati target RPJMD sebesar 4 persen.
Peningkatan juga terjadi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terealisasi sebesar 69,12, melampaui target RPJMD yang ditetapkan sebesar 66,92.
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Mendukung
Capaian indikator makro tersebut turut ditopang oleh kinerja tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Provinsi Banten telah sembilan kali berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik. Nilai Integritas Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mencapai 73,22.
Kualitas kebijakan daerah juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, Provinsi Banten meraih kualifikasi ‘Sangat Baik’. Provinsi Banten kembali memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
“Dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi Banten masuk 10 besar nasional. Provinsi Banten berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerjanya tinggi. Capaian tersebut diperkuat dengan raihan kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025,” pungkas Arif.
