Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menerima audiensi Bupati Bungo Dedy Putra dan Bupati Merangin M. Syukur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Pertemuan ini membahas potensi kedua kabupaten untuk bergabung dalam program strategis nasional, Sekolah Rakyat, yang merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Program Prioritas Nasional
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program yang sangat penting dan perlu segera direspons oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa daerah akan merugi jika tidak memanfaatkan kesempatan ini mengingat besarnya perhatian Presiden terhadap program tersebut. “Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini. Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (22/1/2026).
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia dengan total hampir 16 ribu siswa. Peserta didik berasal dari berbagai latar belakang kemampuan, termasuk siswa berprestasi hingga mereka yang belum bisa membaca. Seluruh bangunan dan kurikulum dirancang dengan standar kualitas unggulan. “Bayangkan kalau (Sekolah Rakyat) ada di Merangin dan Bungo. Bangga kita Pak,” imbuhnya.
Integrasi Pendidikan dan Kesejahteraan
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga terintegrasi dengan penguatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. “Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orang tua-nya kemudian rumahnya dibantu,” jelasnya.
Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus dipercepat. Saat ini, pembangunan fisik sudah dimulai di 104 titik di berbagai daerah. “Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya di 104 titik,” kata Gus Ipul.
Proses Seleksi Siswa yang Ketat
Dalam proses penerimaan siswa, Gus Ipul menekankan pentingnya peran kepala daerah sejak tahap awal. Penetapan calon siswa harus melalui verifikasi ketat dan bebas dari praktik nepotisme. “Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya.
Siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses perekrutan dilakukan secara berlapis dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial, dinas pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah data dinyatakan valid, hasil verifikasi diajukan kepada kepala daerah sebelum ditetapkan oleh Menteri Sosial.
“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini. Sekarang yang menentukan data adalah BPS, bukan kami. Kemensos ini hanya pemutakhiran bersama pemda,” ujar Gus Ipul.
Dukungan untuk Komunitas Adat
Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat terbuka bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam. Pemerintah menyiapkan dukungan beasiswa bagi mereka. “Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” jelasnya.
Kesiapan Lahan di Merangin
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan dua alternatif lokasi seluas 7 dan 12 hektare. Berdasarkan penilaian teknis Kementerian Pekerjaan Umum, lahan seluas 12 hektare dinilai lebih ideal karena berada di pinggir jalan, sementara kebutuhan minimal Sekolah Rakyat adalah sekitar 8 hektare. “Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” kata Syukur.
