— Jakarta – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu (18/7) memicu banjir di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Tukka. Peristiwa ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lebih dari satu setengah jam, menyebabkan peningkatan debit air sungai hingga meluap ke permukiman warga.

Luapan sungai tersebut tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga membawa material sedimen yang menghambat aliran air di beberapa titik. Salah satu area yang terdampak adalah akses jembatan yang vital bagi aktivitas masyarakat.

Meskipun genangan air telah berangsur surut dan penanganan darurat dilakukan dengan sigap, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menilai langkah mitigasi permanen sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, menjelaskan bahwa penanganan darurat telah berjalan cepat berkat kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta berbagai unsur terkait lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa sedimen yang menumpuk di sekitar jembatan telah segera dibersihkan menggunakan alat berat, sehingga akses masyarakat dapat kembali berfungsi normal. Hal ini disampaikannya di Jakarta pada hari ini.

“Langkah mitigasi yang harus kita lakukan adalah memperkuat tanggul di sepanjang aliran sungai. Sedimen yang diangkat tidak cukup hanya ditumpuk kembali, tetapi tanggul perlu diperkuat dengan batu atau bronjong sehingga saat debit air meningkat, lumpur tidak kembali masuk ke permukiman,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulisnya pada Senin (20/7/2026).

Satgas PRR saat ini tengah mengonsolidasikan langkah-langkah mitigasi bersama pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari penanganan darurat. Penguatan tanggul, penataan daerah aliran sungai, serta perlindungan titik-titik rawan luapan menjadi prioritas utama. Tujuannya agar penanganan tidak hanya berhenti pada pembersihan pascabanjir, melainkan berlanjut pada solusi yang lebih permanen dan berkelanjutan.

Fadjar menambahkan bahwa pemerintah telah menyediakan dukungan anggaran untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera mengoptimalkan pelaksanaan program mitigasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan guna menekan risiko banjir secara signifikan.

Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui BPBD, bersama TNI, Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta masyarakat, bergerak cepat mengevakuasi warga terdampak di Kecamatan Tukka, Badiri, Pinangsori, dan Sarudik.

Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah mendirikan dapur umum di Aula Gereja HKBP Sipange untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 67 kepala keluarga atau sekitar 223 jiwa terdampak banjir dan sempat mengungsi sebelum kondisi berangsur membaik.