Isu perombakan kabinet atau reshuffle mengemuka di tengah masyarakat, menyusul terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Menanggapi hal tersebut, Partai Golkar dan Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Golkar: Reshuffle Kewenangan Penuh Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa partainya konsisten dalam memandang isu reshuffle. Menurutnya, urusan perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden, baik dari segi waktu, cakupan, maupun alasan.
“Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Demokrat: Silakan Jika Itu Kebutuhan Presiden
Senada dengan Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa jika presiden membutuhkan pergantian menteri atau wakil menteri di kabinet, hal tersebut dipersilakan.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ucap Herman Khaeron. Ia menambahkan, “Silakan jika itu kebutuhan presiden.”
Thomas Djiwandono Lepas Jabatan Wamenkeu
Thomas Djiwandono telah resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (27/1). Dengan demikian, Thomas Djiwandono melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Hingga kini, posisi Wamenkeu yang ditinggalkannya belum terisi.
Budisatrio Djiwandono Tanggapi Isu Merapat ke Eksekutif
Di sisi lain, muncul pula celetukan mengenai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang disebut-sebut akan segera merapat ke jajaran eksekutif. Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat rapat di DPR pada Senin (26/1).
Budisatrio Djiwandono telah menanggapi seloroh tersebut. Ia menyatakan bahwa saat ini masih menjabat sebagai pimpinan Komisi I.
“Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
