Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Ia memastikan tidak akan ada pengurangan anggaran untuk program krusial ini.
Anggaran PBI JK Siap Dialokasikan
Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Purbaya membantah keras anggapan bahwa Kementerian Keuangan memperlambat pencairan dana akibat keterbatasan kas negara.
“Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp56,464 triliun. Yang Rp46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa sisa anggaran sebesar Rp10 triliun juga telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Namun, anggaran tersebut masih dalam status pemblokiran karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.
“Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp10 triliun juga telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, Purbaya mengatakan anggaran tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya,” jelasnya.
“Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah,” Purbaya menambahkan. “Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar.”
Cadangan Anggaran dan Kondisi Keuangan Negara
Selain itu, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah juga masih mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI-JK sebesar Rp10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran ini pun masih menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.
“Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” tegas Purbaya.
Purbaya menepis isu mengenai tersendatnya pencairan dana akibat masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah dalam kondisi sangat kuat.
“Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja Rp270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya,” katanya.
“Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” pungkas Purbaya.
