Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah resmi menjabat sebagai kepala negara. Dalam lawatannya, Prabowo menyampaikan sejumlah catatan perbaikan dan dorongan untuk percepatan pembangunan di kawasan strategis tersebut.
Kunjungan dan Sambutan di IKN
Berdasarkan rangkuman dari detikcom pada Rabu, 14 Januari 2026, kunjungan Presiden Prabowo ke IKN dimulai pada Senin, 12 Januari 2026, sore. Kedatangan beliau di IKN merupakan rangkaian kegiatan setelah meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan kilang terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden Prabowo memilih untuk bermalam di kawasan IKN.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut hangat oleh pejabat yang telah menanti, termasuk Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo. Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, yang telah tiba lebih awal, juga turut menyambut kedatangan Presiden.
Paparan dan Koreksi dari Presiden
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo mendengarkan paparan mengenai perkembangan pembangunan IKN yang disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Setelah mendengarkan paparan tersebut, Presiden memberikan beberapa koreksi dan masukan.
Hal ini diungkapkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan pers yang diberikan kepada wartawan di SMA Taruna Nusantara, Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 13 Januari 2026. Menurut Prasetyo, koreksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat internal yang dihadiri oleh beberapa menteri.
“Bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progress pembangunan Ibu Kota Nusantara kita,” ujar Prasetyo Hadi.
Fokus pada Percepatan Pembangunan Legislatif dan Yudikatif
Prasetyo Hadi menekankan komitmen kuat Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan IKN, khususnya pada fasilitas yang akan digunakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Diharapkan, pembangunan gedung-gedung tersebut dapat rampung pada tahun 2028.
“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” jelas Prasetyo.
Dalam rapat internal tersebut, Presiden Prabowo, menurut Prasetyo, memberikan koreksi yang mencakup aspek desain hingga fungsi bangunan. Prasetyo menegaskan bahwa catatan yang diberikan Presiden bertujuan untuk perbaikan dan percepatan pembangunan.
“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, mengenai fungsi dan diminta terus menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” kata Prasetyo.
“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan,” pungkas Prasetyo Hadi.
