Berita7 — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial atau negara kesejahteraan (welfare state) terkuat di dunia. Ia menegaskan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan wujud keberpihakan negara kepada masyarakat miskin dan rentan, sekaligus menjadi fondasi penting untuk mencapai target nol persen kemiskinan.

Penegasan ini disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memaparkan sejumlah program perlindungan sosial yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4, dengan manfaat bulanan berkisar Rp 75 ribu hingga Rp 250 ribu. Sementara itu, Sekolah Rakyat menyediakan layanan pendidikan berasrama senilai sekitar Rp 4 juta per siswa per bulan untuk 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2.

Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp 2,4 juta per penerima per tahun. Program Pemberdayaan Sosial menjangkau 15.000 penerima manfaat, dan Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) memberikan bantuan Rp 10 juta per penerima kepada 2.810 penerima manfaat.

Presiden juga merinci berbagai program dukungan kesejahteraan lainnya, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG). Keseluruhan program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Presiden menekankan pentingnya penguatan tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor agar penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh diminta berulang kali memasukkan data yang sama dan tidak boleh dipersulit untuk membuktikan kemiskinan.

Digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi, menjangkau sekitar 1 juta keluarga dari target 12,5 juta keluarga. Proses ini telah menghilangkan biaya pengurusan dokumen yang sebelumnya mencapai Rp 150 ribu, kini menjadi gratis.

Presiden juga menekankan perlunya integrasi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan data penerima bantuan untuk mencegah kesalahan sasaran. Tujuannya adalah memastikan tidak ada orang mampu menerima bantuan karena data tidak terbarui, dan tidak ada keluarga miskin yang terlewat karena kendala birokrasi atau ketidaktahuan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kementerian Sosial tengah menyelesaikan verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.

“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujar Gus Ipul.

Kemensos juga sedang melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi selain Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Simulasi ini mengkaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi untuk meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat dan menggerakkan perekonomian desa.