Pemerintah memutuskan untuk mengembalikan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi untuk penanganan bencana di wilayah terdampak.
Keputusan Presiden Prabowo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa keputusan ini telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (17/1/2026). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.
Rincian Alokasi Dana
Tito merinci alokasi dana yang akan dikembalikan kepada masing-masing provinsi:
- Aceh: Mendapatkan pengembalian TKD sebesar Rp 1,6 triliun untuk 23 kota dan kabupaten.
- Sumatera Utara: Diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten.
- Sumatera Barat: Menerima Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten dan kota.
Mendagri memastikan bahwa seluruh kota dan kabupaten di ketiga provinsi tersebut, tanpa terkecuali, akan menerima pengembalian TKD secara utuh. Hal ini didasari pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut terdampak secara sosial dan ekonomi akibat bencana.
Dampak Bencana yang Meluas
Tito Karnavian mencontohkan dampak yang terjadi di beberapa daerah. Di Aceh, meskipun tidak semua dari 23 kabupaten/kota terdampak langsung banjir dan longsor, empat wilayah lainnya juga mengalami masalah. Ia menyebutkan bahwa banyak korban terdampak bencana di Banda Aceh yang terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman, yang kemudian menimbulkan dampak pada inflasi daerah.
Di Sumatera Utara, Kota Sibolga mengalami dampak signifikan akibat lumpur yang menutup akses jalan, menyebabkan kesulitan pasokan barang. Padahal, pelabuhan Sibolga merupakan pintu utama menuju Nias. Akibatnya, seluruh kabupaten di Nias juga terdampak, yang berujung pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” jelas Tito.
