Berita7 — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memaparkan bukti realisasi janji aliran dana triliunan rupiah ke Sumatera Barat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Data resmi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar menunjukkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan yang dikucurkan pemerintah pusat untuk provinsi tersebut pada periode 2025-2026 mencapai Rp 1,9 triliun.

Penegasan ini disampaikan Andre saat mengunjungi Kantor BPJN Sumbar di Padang, Jumat (24/7), bersama Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap beredarnya kembali potongan video lama Andre yang menyatakan, “Jika Apak Ambo (Prabowo) jadi Presiden, dana triliunan akan mengalir di Sumbar.” Andre melihat adanya narasi hoaks dan fitnah terhadap Prabowo terkait isu dana tersebut.

“Saya melihat begitu banyak narasi hoaks dan fitnah terhadap Pak Prabowo, termasuk kepada saya soal dana triliunan untuk Sumbar. Karena itu hari ini saya mengajak langsung Kepala BPJN Sumbar menjelaskan fakta berdasarkan data pemerintah. Ini bukan opini, tetapi angka resmi negara,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM), dalam siaran pers yang diterima, Jumat (24/7/2026).

Menurut Andre, dari satu balai kementerian saja, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah telah mengalokasikan Rp 1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Barat. Pada tahun 2025, anggaran yang disiapkan adalah Rp 565,37 miliar. Dana ini akan digunakan untuk preservasi 1.423 kilometer jalan nasional, penanganan longsor dan drainase, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan empat jembatan gantung, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).

Memasuki tahun 2026, anggaran pembangunan untuk Sumbar melonjak menjadi Rp 1,35 triliun. Alokasi ini mencakup preservasi jalan nasional, penanganan longsor, rehabilitasi pascabencana di Lembah Anai dan ruas Koto Mambang-Balingka (Malalak), pembangunan delapan jembatan gantung, serta kelanjutan program Inpres Jalan Daerah senilai Rp 134,87 miliar.

“Jadi kalau hanya berbicara Balai Jalan saja, anggaran yang sudah masuk ke Sumatera Barat mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Ini baru satu kementerian, belum kementerian lain,” tegas Andre, yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumbar. Ia menambahkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan Sumbar sangat besar, mengingat masih ada proyek strategis lain dengan nilai investasi fantastis.

Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, mengonfirmasi bahwa seluruh angka yang dipaparkan adalah alokasi resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Barat. “Untuk tahun 2025, anggaran yang dialokasikan Bapak Presiden melalui Kementerian PU kepada BPJN Sumbar sebesar Rp 565,3 miliar. Kemudian pada 2026 meningkat menjadi Rp 1,35 triliun. Anggaran ini digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan dan penggantian jembatan, penanganan longsor, penanganan pascabencana, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah,” jelas Elsa.

Elsa merinci, selain anggaran reguler tersebut, pemerintah pusat juga sedang menjalankan proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sekitar Rp 2,79 triliun. Pembebasan lahan untuk proyek ini dikabarkan telah mencapai 99,58 persen, memungkinkan percepatan pekerjaan konstruksi.

“Kami juga mendapat alokasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hingga 2028 dengan total sekitar Rp 4,3 triliun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat sangat besar,” ujar Elsa. Andre menambahkan, angka tersebut belum termasuk anggaran dari kementerian lain, pembangunan jalan tol, maupun program nasional lainnya. Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal pembangunan Sumbar agar manfaatnya dirasakan masyarakat.