Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi, melainkan juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Salah satu program unggulan yang disorot adalah Sekolah Rakyat, yang dinilai krusial untuk mencapai tujuan tersebut.
Sekolah Rakyat sebagai Kunci Kualitas Hidup
Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Centre (SICC). Ia menekankan pentingnya kualitas hidup yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. “Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).
Presiden menjelaskan bahwa kualitas hidup yang dimaksud mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari kecukupan pangan bergizi, jaminan kesehatan, pendidikan yang layak, hingga penghasilan yang memadai. Strategi pencapaian ini diintegrasikan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program-program unggulan yang memberikan hasil terbaik dan cepat.
Inovasi Sekolah Berasrama untuk Pengentasan Kemiskinan
Dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, Presiden secara khusus menyoroti Sekolah Rakyat sebagai sebuah inovasi yang relatif jarang diterapkan di banyak negara. Program ini dirancang untuk menyasar anak-anak dari kelompok paling tidak mampu, dengan memberikan mereka kesempatan bersekolah di sekolah berasrama. Tujuannya adalah agar mereka benar-benar terlepas dari jerat kemiskinan.
“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegas Presiden.
Sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan, orang tua siswa Sekolah Rakyat juga turut diberdayakan dan dilibatkan dalam berbagai program prioritas nasional, menciptakan ekosistem dukungan yang komprehensif.
Perluasan Program dan Target 2029
Data yang dipaparkan Presiden menunjukkan bahwa hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia, meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Presiden memaparkan target ambisius untuk pengembangan Sekolah Rakyat ke depan. Pada tahun 2029, pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat beroperasi secara nasional, dengan kapasitas menampung hingga 500.000 anak dari keluarga paling rentan. Menurut Presiden, keberhasilan perluasan program ini sangat bergantung pada kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyiapan lokasi, dukungan layanan dasar, hingga penguatan ekosistem sosial di sekitar sekolah.
Rakornas 2026: Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah
Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan ajang strategis untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden dan menyelaraskan langkah pemerintah pusat serta daerah agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret hingga ke tingkat daerah.
“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi Asta Cita Presiden. Dalam satu tahun pertama, sudah banyak capaian yang dirasakan dan diketahui publik,” kata Tito Karnavian.
Tito menekankan pentingnya optimalisasi capaian pada tahun 2026 melalui kesamaan gerak antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi latar belakang tema Rakornas kali ini: “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah”.
Agenda Strategis Rakornas
Setelah sesi taklimat Presiden, Rakornas dilanjutkan dengan pembahasan program-program strategis melalui tiga sesi. Sesi pertama berfokus pada kebijakan ekonomi, investasi, dan energi. Sesi kedua menyoroti agenda pangan dan kesejahteraan rakyat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis. Sesi ketiga membahas peran penegakan hukum dalam mengawal program strategis Presiden.
Rakornas ini dihadiri oleh 4.011 peserta, terdiri dari 525 peserta tingkat pusat yang meliputi menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN. Selain itu, hadir pula 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.
