Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto dalam membangun gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta badan-badan umat Islam di kawasan strategis dekat Bundaran HI, Jakarta Pusat. Lahan yang direncanakan berada di bekas Kedutaan Besar Inggris.
Dukungan Pemprov DKI Jakarta
Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan Presiden. “Yang pertama, apa pun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Namun, Pramono mengingatkan bahwa area tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi atau heritage. Pembangunan di lokasi tersebut harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. “Tetapi memang seperti diketahui, di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu,” jelasnya.
Mengenai kewenangan pembangunan, Pramono menyatakan bahwa hal tersebut berada di bawah Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh terkait persyaratan lapangan dan perizinan sesuai dengan aturan yang ada. “Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi persyaratan lapangannya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu,” ucapnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembangunan gedung di lokasi tersebut, Pramono menjawab singkat, “Oh iya.”
Rencana Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencananya untuk menyediakan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, guna pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya. Lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi ini berada di jantung ibu kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/2/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan komitmennya untuk memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan di Indonesia.
“Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa gedung tersebut juga akan dapat dimanfaatkan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia juga menyinggung permintaan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin, yang sempat menyampaikan kesulitan MUI dalam menemukan kantor yang jelas. “Permintaan Imam Besar Istiqlal Profesor Nasaruddin kepada saya beberapa bulan yang lalu. Beliau juga sebagai Menteri Agama menyampaikan, ‘Pak, kantor MUI sekarang nggak jelas di mana.’ Saya pun maaf, tidak tahu persis di mana kantor MUI,” ungkap Prabowo.
