Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat (AS) jika kebijakan lembaga tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan perwakilan ormas-ormas Islam.
Cholil Nafis menyampaikan beberapa poin penting kepada Prabowo terkait visi Indonesia yang harus tetap menerapkan amanat konstitusi bahwa penjajahan harus dihapuskan. Ia menyatakan skeptisisme terhadap gencatan senjata di Gaza mengingat serangan Israel masih terus berlanjut. “Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu (PM Israel Benjamin Netanyahu) sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada,” kata Cholil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kekhawatiran Pasukan Perdamaian dan Perdamaian Semu
Selain itu, Cholil juga menyuarakan kekhawatiran agar pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim ke Gaza tidak justru berhadapan dengan Hamas. Ia juga meminta Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump untuk tidak sekadar memperjuangkan perdamaian semu, melainkan perdamaian yang hakiki disertai kemerdekaan.
“Ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka,” ujarnya.
Respons Prabowo dan Sikap Tegas
Menanggapi hal tersebut, Cholil Nafis menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif. “Iya, beliau merespons yang saya sampaikan. Merespons saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap,” lanjut Cholil.
Lebih lanjut, Cholil mengungkap sikap tegas Prabowo yang menyatakan kesiapannya untuk keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) jika ada kebijakan atau langkah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia. “Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu,” ujarnya.
Menurut Cholil, pemerintah akan terlebih dahulu mencermati perkembangan situasi dalam beberapa waktu ke depan. Sikap abstain akan diambil dalam setiap agenda yang dinilai tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia. “Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Jadi absen, abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar,” jelasnya.
