Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melaporkan progres rencana pembangunan hingga renovasi hunian sosial kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2025), Prabowo menyetujui penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit untuk tahun depan.
Fahri Hamzah awalnya menyampaikan bahwa anggaran untuk renovasi 400 ribu unit hunian sosial telah tersedia dalam APBN 2026. “Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400 ribu (hunian sosial),” kata Fahri.
Namun, Presiden Prabowo menyetujui usulan penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit, dengan fokus 1 juta unit di wilayah perkotaan. Fahri mengakui adanya kendala dalam pembangunan hunian sosial di perkotaan, terutama terkait ketersediaan lahan.
“Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,” ujar Fahri.
Untuk mengatasi hal tersebut, Fahri menekankan perlunya payung hukum berupa peraturan, seperti peraturan presiden atau peraturan pemerintah, yang dapat mengatur percepatan pembangunan hunian sosial. Ia mengusulkan pembentukan sebuah lembaga khusus yang dapat mengonsolidasikan berbagai aspek pembangunan perumahan.
“Dan inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja sih,” katanya.
Fahri menjelaskan bahwa selama ini kewenangan terkait pembangunan perumahan tersebar di banyak lembaga, mulai dari urusan tanah, perizinan, hingga pembiayaan. “Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan,” jelas Fahri.
Selanjutnya, Fahri Hamzah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk membahas pembentukan lembaga tersebut. Pertemuan lanjutan dijadwalkan dalam satu hingga dua hari ke depan, dengan harapan dapat disahkan pada awal tahun depan.
“Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan,” ujarnya.
Selain itu, Fahri juga akan berkoordinasi dengan PT Danantara, yang dinilai sebagai salah satu penyedia lahan masif, terutama untuk konsep Transit Oriented Development (TOD). “Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” imbuhnya.
