Presiden Prabowo Subianto menyatakan sektor pertanian telah menjadi bukti nyata kinerja pemerintah yang membanggakan dan menjadi fondasi kepercayaan diri bangsa. Ia menilai keberhasilan ini menunjukkan Indonesia mampu berdaulat dan berdiri di atas kaki sendiri.
Capaian Strategis Sektor Pertanian
Menurut Prabowo, capaian sektor pertanian memiliki arti strategis, baik dari sisi produksi pangan maupun dalam membangun kepercayaan diri nasional. “Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan. Ya. Dan ini bukan kita apa menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).
Target Swasembada Pangan Tercapai Lebih Cepat
Prabowo menjelaskan keberhasilan sektor pertanian merupakan hasil kerja keras, konsistensi kebijakan, dan sinergi lintas kementerian dan lembaga sejak awal masa pemerintahannya. Target besar swasembada pangan yang awalnya dipatok empat tahun berhasil dicapai lebih cepat. “Waktu saya mengambil alih ke pimpinan nasional setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober. Saya beri target kepada tim saya untuk sasada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita dari sinergi kabinet yang saya pimpin. K/L – K/L bekerja sama semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal,” katanya.
Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Salah satu terobosan besar yang disoroti adalah pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama petani. Prabowo menggambarkan rumitnya birokrasi distribusi pupuk di masa lalu yang mempersulit petani. “Dulu pupuk sulit langka para petani menjerit. Pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi. Tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Ada 11 K/L yang harus menyetujui, harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan,” terangnya.
Pemerintah kemudian memangkas seluruh regulasi yang menghambat sehingga distribusi pupuk dapat langsung dirasakan petani. “Kita hilangkan itu semua. 145 peraturan kita hapus dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan cukup satu tanda tangan, satu instruksi. Kemudian pupuk itu langsung ke petani dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa. Benar dia petani di sini,” tambahnya.
Dampak Positif pada Sektor Perberasan
Reformasi tersebut menjadi sejarah baru dalam kebijakan harga pupuk nasional sekaligus menjaga keberlanjutan industri pupuk dalam negeri. Kebijakan ini juga berdampak langsung pada kinerja sektor perberasan nasional, di mana petani beras saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. “Dan akhirnya kita berhasil pertama kali dalam sejarah bangsa kita, kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%. Tapi saya kasih kasih tahu biarlah pabrik dapat keuntungan 5% sehingga kita turunkan cukup 20%. Tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga ternyata volume pupuk naik 700.000 ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada,” ungkapnya.
“Ini contoh sekarang juga perberasan. Perberasan petani-petani beras sekarang penghasilannya naik, nilai tukar petani naik dari 106 menjadi 125 tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi, produksi kita, beras kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia,” sambungnya.
Kemandirian Pangan Syarat Negara Merdeka
Prabowo kembali menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara merdeka. Ketahanan pangan, menurutnya, menjadi fondasi dalam menjaga martabat bangsa dan melindungi rakyat. “Negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini,” pungkasnya.
Menutup sambutannya dalam acara peresmian Kilang Minyak Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, pada Senin (12/1) kemarin, ia berharap keberhasilan sektor pertanian ini dapat menjadi contoh bagi sektor lain dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
