Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana setelah kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut, menurut Basuki, memberikan semangat tambahan bagi jajaran Otorita IKN dalam melaksanakan amanah percepatan pembangunan.
Semangat Baru untuk Percepatan Pembangunan IKN
“Kunjungan kerja ini, selain memberi semangat kepada kami, untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan dari Bapak Presiden,” ujar Basuki dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (14/1/2026). Ia menekankan bahwa pembangunan IKN tidak akan terhenti dan menargetkan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Basuki secara tegas mengajak masyarakat dan investor untuk tidak lagi meragukan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN. “Kami mengajak kepada masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo dan berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. “Terima kasih Bapak Presiden atas kunjungan kerja Bapak dan kami otorita bertekad untuk melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya. Tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak di dalam Perpres 79 Tahun 2025,” imbuhnya.
Fokus pada Gedung Yudikatif dan Legislatif
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke IKN sebagai presiden pada Senin (12/1/2026) sore. Keesokan harinya, ia meninjau sejumlah fasilitas dan menggelar rapat internal dengan para menteri terkait, termasuk Otorita IKN. Dalam rapat tersebut, Prabowo mendengarkan pemaparan mengenai perkembangan pembangunan IKN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus pada percepatan pembangunan fasilitas yang akan digunakan untuk keperluan yudikatif dan legislatif. “Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” kata Prasetyo kepada wartawan di Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi terkait desain dan fungsi bangunan. Koreksi tersebut bertujuan untuk perbaikan dan percepatan pembangunan. “Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, misalnya, mengenai desain, mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” ungkapnya.
