Davos – Presiden Prabowo Subianto memaparkan komitmen Indonesia dalam memberantas praktik ilegal di hadapan forum global World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil menutup 1.000 tambang ilegal dan menyita jutaan hektare lahan perkebunan serta tambang yang beroperasi secara ilegal.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Ilegal
Dalam pidatonya pada Kamis (22/1/2026), Prabowo menyampaikan, “Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya.” Selain penutupan tambang, pemerintah juga telah menyita 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal.
Prabowo mengklaim tindakan ini merupakan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan tegas dalam sejarah Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa 28 perusahaan telah dicabut izinnya karena pelanggaran hukum terkait lingkungan.
Tantangan Terhadap Korupsi dan Penyelewengan
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pengungkapan penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah oleh penegak hukum di Indonesia. Ia menilai praktik tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” ujar Prabowo.
Ia secara tegas menantang para pelaku untuk mencoba menyuap pejabat di pemerintahannya. “Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” tegasnya.
Menurut data yang disampaikan Prabowo, jumlah korporasi yang ditindak karena melanggar hukum telah mencapai 666 perusahaan. Ia menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dalam upaya penegakan hukum.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkasnya.
