Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/1) malam. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih lima jam ini membahas berbagai isu penting dalam dan luar negeri.
Perbedaan Persepsi Mengenai Peserta Pertemuan
Kabar pertemuan ini pertama kali diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh yang “tanda kutip mengatakan oposisi”. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang turut hadir, membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu bukan dengan tokoh oposisi, melainkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terbuka untuk berdialog dan menerima masukan.
“Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (31/1). Ia menambahkan bahwa Prabowo juga menjelaskan program-program pemerintah yang telah dijalankan selama setahun lebih, yang semuanya berorientasi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Diskusi Mendalam dengan Tokoh Kunci
Ketua DPP Partai Gerindra ini membeberkan beberapa tokoh yang hadir, di antaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang berdiskusi mengenai masalah kepemiluan, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji, yang membahas penegakan hukum. Prasetyo memastikan tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Abraham Samad Ungkap Detail Pertemuan
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung selama lima jam. Ia menjelaskan bahwa Prabowo mempresentasikan program-program pemerintah, termasuk upaya penyelamatan sumber daya alam (SDA) dan hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan,” kata Samad kepada wartawan, Minggu (1/2).
Fokus pada Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Kepolisian
Abraham Samad mengungkapkan bahwa ia diminta memberikan pandangan mengenai peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya roadmap pemberantasan korupsi yang menyentuh akar permasalahan agar lebih efektif. Samad juga menyoroti empat hal yang harus diperhatikan sesuai United Nations Convention Against Corruption (UNCAC): foreign bribery, trading influence, elite enrichment, dan commercial bribery.
Terkait KPK, Samad menilai revisi Undang-Undang KPK pada 2019 telah memangkas kewenangan dan independensi lembaga antirasuah tersebut. Ia berpendapat bahwa lembaga antikorupsi harus independen, bukan di bawah rumpun eksekutif, sesuai dengan UNCAC.
“Karena menurut saya kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan dibawa rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan reatifikasi harusnya kita ikut. Jadi ini kita menyalahkan saya bilang, harusnya independen seperti dulu,” jelas Samad.
Selain itu, Samad juga mempersoalkan rekrutmen komisioner KPK di masa lalu yang dinilainya tidak mengindahkan masukan masyarakat, serta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK.
Komitmen Perangi Oligarki SDA
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh juga diminta tanggapannya mengenai reformasi kepolisian, yang disepakati menjadi sebuah keharusan. Pembahasan mengenai penyelamatan sumber daya alam (SDA) juga menjadi fokus, mengingat pembentukan Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara (PKH).
Samad menyampaikan bahwa Prabowo menekankan komitmennya untuk memerangi oligarki yang mengganggu sumber daya alam. “Dia menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapanpun juga, dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi,” ujar Samad menirukan ucapan Prabowo.
Prabowo juga menyampaikan alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia tidak bersifat harga mati dan dapat ditarik kembali jika menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza.
