Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi menandatangani Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian ini diteken usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026).
Penandatanganan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dari kedua negara. Dari pihak Indonesia, tampak Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, PM Albanese didampingi oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.
Manfaat Traktat Keamanan bagi Indonesia
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan traktat ini memiliki arti penting bagi Indonesia, mengingat dinamika global dan regional yang terus berubah. Menurutnya, situasi keamanan di kawasan dan dunia saling memengaruhi, sehingga kerja sama dan komunikasi antarnegara menjadi krusial.
“Untungnya bagi Indonesia apa? Jadi kita, negara kita tidak bisa lepas dari hubungan dan keterkaitan serta situasi global. Kemudian terlebih lagi situasi regional. Jadi apa yang terjadi di kawasan ini, kemudian apa yang terjadi di dunia secara global itu saling mempengaruhi,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sugiono menambahkan bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing, termasuk perlindungan integritas wilayah, kedaulatan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi prasyarat utama agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan optimal.
“Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita. Kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pemerintahan pimpinan oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sugiono.
Lebih lanjut, Sugiono menekankan bahwa tanpa suasana yang stabil dan damai, berbagai tujuan strategis Indonesia akan sulit tercapai. Potensi konflik dan meningkatnya ketegangan justru dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Jadi di situ saya kira kenapa kita penting untuk membuat kerja sama-kerja sama dengan negara-negara di kawasan, negara-negara di sekeliling kita supaya apa yang menjadi tujuan dan kepentingan kita itu bisa terlaksana dan tercapai,” pungkasnya.
