Berita7 — JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana, menegaskan komitmen partainya untuk senantiasa menjadi penopang arah kebijakan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi. Ia menekankan bahwa pembangunan harus selalu menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.

Pernyataan ini disampaikan Rusdi Kirana saat memberikan sambutan dalam acara Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk ‘Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi’. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tema ekonomi konstitusi yang diusung dalam acara tersebut bukan sekadar narasi politik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional. Rusdi berharap tema ini dapat mengembalikan orientasi ekonomi nasional agar tetap berakar pada konstitusi.

“Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu,” ujar Rusdi Kirana pada Senin (20/7/2026).

Sementara itu, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin, dalam pembukaan acara tersebut menyatakan bahwa orientasi ekonomi baru yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat. Hal ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.

Gus Muhaimin menjelaskan bahwa gagasan tersebut bukanlah konsep baru, melainkan visi yang telah lama dipegang oleh Presiden Prabowo, yang tercermin dalam berbagai tulisan, buku, dan pemikirannya sebelum menjabat sebagai presiden.

“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ungkap Gus Muhaimin.

Meskipun demikian, Gus Muhaimin menilai bahwa tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada perumusan konsep kebijakan, melainkan pada aspek implementasinya di lapangan. Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan kebijakan yang efektif.

“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” tutupnya.