Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Daniel menilai wacana tersebut tetap perlu dikaji secara objektif sebagai upaya memperkuat demokrasi.
Wacana Pilkada DPRD Perlu Kajian Objektif
Menurut Daniel, usulan Pilkada melalui DPRD merupakan upaya agar demokrasi semakin efektif dalam membawa kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, asalkan dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka.
“Usulan melalui DPRD merupakan upaya agar demokrasi semakin efektif membawa kesejahteraan rakyat, dan mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Ia menambahkan, salah satu aspek penting yang dapat diperkuat dalam skema Pilkada melalui DPRD adalah pelaksanaan uji publik calon kepala daerah secara terbuka dan partisipatif. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon.
“Dengan begitu, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik,” ujarnya.
Menekan Biaya Politik dan Menghadirkan Pemimpin Berkualitas
Anggota Komisi IV DPR ini juga menyatakan bahwa Pilkada lewat DPRD dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya politik yang mahal, yang kerap menjadi persoalan dalam demokrasi elektoral.
“PKB berpandangan bahwa diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam, dengan melibatkan publik secara luas, agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” paparnya.
Daniel Johan kemudian mengaitkan dengan masa lalu, di mana pemilihan gubernur dilakukan oleh para bupati dan wali kota terbaik. Ia berharap mekanisme serupa dapat diwujudkan kembali untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga kompeten dan dapat diandalkan.
“Dulu setiap gubernur yang dipilih merupakan para bupati dan wali kota terbaik yang ada saat itu, sehingga benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar popularitas, dan kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali,” imbuh dia.
Hasil Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan Pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menunjukkan mayoritas responden tidak setuju dengan mekanisme tersebut, dengan penolakan paling keras datang dari Generasi Z.
Dalam survei yang dirilis pada Rabu (7/1/2026) itu, responden diberi pertanyaan mengenai persetujuan terhadap wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.
Hasilnya:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).
