Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia untuk terus terbuka bagi penanaman modal dari sektor swasta, termasuk investasi asing. Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting Davos 2026 pada Kamis (22/1) lalu, Prabowo menjamin bahwa pemerintah akan memberikan kepastian dan penegakan hukum yang adil serta tanpa pandang bulu.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi pidato tersebut. Menurutnya, pidato itu mencerminkan tekad kuat Indonesia untuk menarik investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Supremasi Hukum sebagai Kunci Investasi Kredibel
“Dalam pidatonya Presiden Prabowo menegaskan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang akan menjadi tujuan investasi yang kredibel. Artinya Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi itu harus berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas Eddy dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Eddy menambahkan bahwa pidato Presiden Prabowo tersebut menjadi angin segar bagi para investor. Ia mengutip jaminan Presiden untuk menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap korupsi dan praktik ilegal di berbagai sektor ekonomi.
“Komitmen ini tepat disampaikan di World Economic Forum Davos dimana stakeholders dan investor global dari berbagai sektor hadir,” ungkapnya.
Pentingnya Kebijakan yang Konsisten
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya lembaga dan kementerian terkait untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo. Ia mendorong agar kepastian hukum bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia benar-benar terwujud.
“Termasuk yang pernah kami sampaikan dalam berbagai forum adalah kebijakan dan peraturan yang konsisten, koheren dan tidak mendadak berubah-ubah sehingga mengganggu iklim investasi di Indonesia,” ujarnya.
Dorongan Investasi Energi Terbarukan
Sebagai Doktor Ilmu Politik UI, Pimpinan MPR, dan Anggota DPR, Eddy Soeparno menyatakan terus mendorong masuknya investasi, khususnya di bidang energi terbarukan.
“Kami terus mendorong pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET), UU Migas, UU Kelistrikan dan percepatan pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi investor khususnya di bidang energi terbarukan,” tutupnya.
