Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Sumatera yang terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan langkah ini krusial untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ke kondisi normal.
Berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren, dilaporkan mengalami kerusakan. “Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Sejak masa tanggap darurat, pemerintah telah mengerahkan 90.109 personel dari berbagai kementerian/lembaga (K/L), termasuk Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, dan Kemendiktisaintek. Sekolah-sekolah kedinasan turut dilibatkan dalam pemulihan di lapangan melalui kegiatan yang disamakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari (STIS) Badan Pusat Statistik,” jelas Tito.
Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Di Sumatera Barat, layanan pendidikan dilaporkan sudah berjalan fungsional seiring percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Sementara itu, Sumatera Utara masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, dan rumah ibadah yang terdampak.
Di Provinsi Aceh, kerusakan fasilitas pendidikan cukup luas, meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, dan pondok pesantren di berbagai wilayah, yang memerlukan percepatan rehabilitasi.
“Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat,” terang Tito.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menambahkan bahwa pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai dukungan, seperti school kit, ruang kelas darurat, buku pembelajaran, tunjangan guru, dukungan psikososial, revitalisasi sekolah, serta dana operasional pendidikan darurat.
“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon(siliasi) data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” pungkasnya.
Pemulihan sektor pendidikan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan belajar mengajar dan mendukung upaya rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
