Berita7 — JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melantik lima pejabat tinggi madya baru yang menggantikan posisi sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi di tengah upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berlangsung.

Kelima pejabat baru tersebut meliputi posisi Sekretaris Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil BGN, Agustina Arumsari, bersama dengan Trenggono, memperkenalkan para pejabat baru dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026). Para pejabat yang dilantik adalah Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, dan Ketut Sumedana sebagai Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Agustina menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk kesuksesan program MBG. “Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” ujarnya, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan respons terhadap kebutuhan tersebut.

Salah satu nama yang cukup dikenal di jajaran pejabat baru adalah Ketut Sumedana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Agustina menyoroti rekam jejak Ketut yang gemilang selama 28 tahun berkarier di kejaksaan dan latar belakang pendidikannya sebagai doktor ilmu hukum. “Nanti seperti misalnya ada beberapa kejadian dan sebagainya mungkin keracunan dan sebagainya beliau yang akan lihat langsung dan beliau punya jaringan seluruh Indonesia tentu saja sebagai mantan di Kejagung ya,” kata Agustina.

Pengalaman Ketut dalam pengawasan penegak hukum dinilai sangat krusial untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam program MBG. Ia akan bertanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi seluruh program, termasuk penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mencapai ketepatan sasaran.

BGN Lakukan Pembenahan Tata Kelola MBG

Badan Gizi Nasional saat ini tengah berfokus pada pembenahan total tata kelola program makan bergizi gratis. Agustina memaparkan beberapa temuan masalah di lapangan selama proses evaluasi, salah satunya adalah adanya satu sekolah yang dilayani oleh dua dapur atau Sumber Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang berbeda.

“Sebagai contoh, kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri,” jelas Agustina.

Temuan seperti ini memperkuat urgensi validasi data yang mendalam untuk memastikan keakuratan perencanaan anggaran. Agustina mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dan BGN berupaya memperbaikinya agar pemantauan dapat dilakukan secara langsung dan real-time.

“Salah satu yang akan kami dorong adalah integrasi antara data dapodik dan sistem MBG sehingga secara real-time dapat diketahui jumlah anak penerima manfaat MBG sekolah mana saja yang menerima MBG, distribusi penerima manfaat, pemantauan pelaksanaan program,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa data yang akurat sangat vital untuk menjamin kepastian, transparansi, dan akuntabilitas program. Membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada masyarakat melalui data yang dapat dipantau secara jelas menjadi salah satu fokus utama BGN ke depan. “Menurut saya, ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan,” tegasnya.