Berita7.co.id — Pengelolaan belanja negara pada semester II-2026 harus bergeser dari upaya meningkatkan realisasi anggaran semata menuju pencapaian belanja berkualitas yang berdampak nyata pada perekonomian. Pemerintah juga menegaskan upaya pemerataan belanja sepanjang tahun agar manfaatnya bisa dirasakan lebih merata.

Realisasi belanja negara pada semester I-2026 tercatat sebesar Rp1.656 triliun atau 43,1% dari target APBN Rp3.842,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 17,8% secara tahunan dan terbagi atas belanja pemerintah pusat Rp1.298,6 triliun serta transfer ke daerah Rp357,4 triliun.

Prioritas pada Dampak Ekonomi

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyatakan persoalan utama APBN 2026 bukan sekadar jumlah defisit, melainkan kualitas belanja yang dibiayai oleh defisit tersebut. “Ukurannya harus berupa penurunan biaya logistik, penciptaan lapangan kerja, penguatan manufaktur, stabilisasi harga pangan, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan daya beli rumah tangga,” ujarnya.

Achmad menambahkan bahwa belanja negara yang besar tidak cukup jika hanya diukur dari tingkat serapan anggaran. Menurutnya, dorongan belanja harus diterjemahkan menjadi kapasitas produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat, bukan pertumbuhan sesaat yang rentan disimpangkan.

Risiko Ketergantungan Pada APBN

Akhmad mengingatkan risiko ketika APBN terlalu dominan sebagai mesin pertumbuhan sementara sektor produktif belum bergerak kuat. Industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi, namun manufaktur memerlukan permintaan rumah tangga yang sehat.

Ia menyoroti posisi kelas menengah yang rentan: tidak selalu penerima bantuan sosial namun menjadi pembayar pajak dan penanggung kenaikan biaya hidup. “Jika defisit melebar sementara manfaat belanja tidak sampai pada kelompok ini, maka APBN gagal menjalankan fungsi distribusinya,” kata Achmad.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa tambahan belanja harus difokuskan pada sektor dengan efek pengganda tinggi dan prioritas program penciptaan lapangan kerja.

Rekomendasi Penajaman Alokasi

Achmad merinci target manfaat belanja: belanja pangan harus menurunkan volatilitas harga dan memperkuat pendapatan petani; belanja energi mengurangi kerentanan impor dan beban subsidi jangka panjang; belanja infrastruktur menurunkan biaya logistik; serta belanja pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Belanja untuk industri, menurutnya, perlu terhubung dengan kandungan lokal, hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok nasional.

Kinerja APBN Semester I-2026

Pemerintah memperkirakan defisit negara akan mencapai Rp734,3 triliun pada akhir 2026, dengan perkiraan penerimaan Rp3.208,1 triliun dan belanja Rp3.942,4 triliun. Dalam situasi defisit melebar, Achmad menyarankan pemerintah melakukan spending review cepat terhadap belanja kementerian dan lembaga.

Ia mencontohkan penyisihan pengeluaran perjalanan dinas, seremonial, pengadaan tidak mendesak, program tumpang tindih, dan proyek dengan manfaat rendah, kemudian menggeser anggaran ke program yang langsung menjaga daya beli, menciptakan kerja, dan memperkuat produksi domestik.

Indikator Keberhasilan Menurut Pelaku Pasar

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai keberhasilan belanja bukan hanya dilihat dari nilai yang dibelanjakan, melainkan dampaknya terhadap investasi baru, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan adanya multiplier effect nyata bagi perekonomian.

“Semester II adalah fase konsolidasi. Konsolidasi bukan berarti mengurangi dukungan terhadap perekonomian, tetapi memastikan setiap tambahan belanja benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang terukur,” ucapnya.

Fakhrul menyatakan kualitas belanja lebih penting daripada besarnya belanja. Saat ruang fiskal mulai membaik, pemerintah harus lebih disiplin dan selektif menentukan prioritas agar anggaran menghasilkan outcome yang terukur dan konsisten.

Upaya Pemerataan Belanja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjadikan penyerapan belanja lebih merata sepanjang tahun. Pada semester I-2026, penyerapan belanja negara tumbuh menjadi 43,1% dibandingkan 38,8% pada periode sama tahun sebelumnya.

Rinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun—tumbuh 29,4% secara tahunan—yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan non-K/L. Realisasi belanja K/L sebesar Rp658,9 triliun dipakai antara lain untuk program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta pembayaran gaji aparatur dan THR.

Belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun utama digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi tahun berjalan, pembayaran kurang bayar 2025, serta pembayaran THR dan pensiun ke-13. Pemerintah menyatakan peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi semester I-2026.

Sementara transfer ke daerah terealisasi Rp357,4 triliun atau 51,6% dari pagu APBN 2026, mengalami kontraksi 11,2% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Realisasi transfer ke daerah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan target output. Pemerintah berencana mengawal penyaluran transfer ke daerah di semester kedua agar tetap berjalan sesuai jadwal.