Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya menyinkronkan data guna memastikan intervensi percepatan pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan efektif, berkesinambungan, dan tepat sasaran tanpa tumpang tindih.
Koordinasi Lintas Kementerian
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini, merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Fokus utama pembahasan adalah penyamaan basis data penerima manfaat dan klarifikasi level intervensi masing-masing kementerian.
“Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
Fokus Intervensi Kemensos dan KemenKopUKM
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos memprioritaskan intervensi pada keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana. “Kemensos berfokus pada warga yang terdampak secara fisik. Rumahnya hilang, rumahnya rusak sedang, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas,” ujarnya.
Kemensos telah menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga yang diberikan secara tunai berdasarkan asesmen pemerintah daerah. Bantuan ini diposisikan sebagai dukungan awal agar keluarga terdampak memiliki pegangan untuk bertahan dan mulai bangkit. “Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut,” ungkap Gus Ipul.
Pemberdayaan sosial ekonomi Kemensos diarahkan pada pemulihan aset, akses, dan ability, mulai dari sarana usaha yang rusak, terputusnya akses pasar, hingga penguatan keterampilan agar keluarga terdampak dapat kembali berusaha. Asesmen awal oleh Kemensos bertujuan memetakan keluarga yang membutuhkan pemulihan sosial ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan intervensi lanjutan dari Kementerian UMKM bagi yang usahanya memerlukan penguatan modal.
“Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi,” katanya.
Satu Data untuk Pengambilan Kebijakan
Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan satu data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data awal bersumber dari BNPB, ditetapkan oleh kepala daerah, dan menjadi rujukan seluruh kementerian dalam menyalurkan bantuan. Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi.
“Kemensos fokus pada rehabilitasi sosial ekonomi dan Kementerian UMKM pada rehabilitasi ekonomi penguatan usaha mikro, agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Program KemenKopUKM untuk UMKM Sumatera
Sementara itu, Maman Abdurrahman memaparkan sejumlah program utama KemenKopUKM untuk pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak bencana. Program tersebut meliputi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BanPres/BPUM), kemudahan persyaratan KUR, pembiayaan kelompok melalui PNM, bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga rencana peluncuran landing page ‘UMKM Sumatera Bangkit Bersama’.
“Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan,” tutup Maman.
Peserta Pertemuan
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur. Dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik, Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Rahmadi, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Pristiyanto, beserta jajaran.
