Berita7 — JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat penyusunan program. Penekanan diberikan pada pendekatan yang lebih terintegrasi, penggunaan data yang telah terverifikasi, serta orientasi pada penyelesaian persoalan ketimpangan sosial. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta jajaran Eselon I dan II, Kepala Biro, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri. Sementara itu, Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia turut serta melalui konferensi daring.

Terjemahan Arahan Presiden

Gus Ipul memulai arahannya dengan menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh arahan presiden harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata di lingkungan Kementerian Sosial. Pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan antar pemerintahan, namun masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, salah satunya adalah ketimpangan sosial yang berimplikasi pada kemiskinan dan akses yang belum merata terhadap berbagai layanan.

“Presiden mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, yaitu ketimpangan. Karena itu seluruh program kita harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2026).

Pijakan Konstitusional dan Sekolah Rakyat

Gus Ipul menekankan bahwa amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pijakan utama dalam menjalankan tugas Kementerian Sosial. Pengelolaan sumber daya negara harus berujung pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin serta anak terlantar. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.

“Datanya harus benar, bantuan sosialnya tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga-keluarga yang tidak mampu,” jelasnya.

Pelayanan Terintegrasi dan Komunikasi Antar Unit Kerja

Gus Ipul merinci bahwa pelayanan Kemensos tidak boleh berhenti pada satu jenis intervensi. Setiap penerima manfaat harus mendapatkan layanan yang saling terhubung, mulai dari pendataan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ia mengilustrasikan alur pelayanan tersebut, “Bila setelah mendapat perlindungan sosial masih membutuhkan rehabilitasi, maka harus ditindaklanjuti dengan rehabilitasi sosial. Setelah itu harus dipikirkan pemberdayaannya. Kalau memang membutuhkan pelayanan residensial, kita siapkan. Kalau tidak, bisa melalui home care, home visit, atau bentuk layanan lain yang sesuai.”

Oleh karena itu, Gus Ipul meminta seluruh unit kerja untuk tidak lagi bekerja secara terpisah. Penyusunan program harus dilakukan secara bersama agar setiap layanan dapat saling melengkapi. “Kemensos ini ibarat satu mesin. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Antar-direktur, antar-unit kerja, harus saling berkomunikasi dan menyusun program bersama supaya layanan kepada masyarakat semakin tajam,” tegasnya.

Peran Pusdatin dan Penguatan Layanan

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya peran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) sebagai pengampu data bagi seluruh program Kemensos. Menurutnya, setiap intervensi harus didasarkan pada data yang telah terverifikasi dan dimutakhirkan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran. “Penjurunya adalah Pusdatin. Semua program harus berbasis pada data yang sudah terverifikasi. Setelah itu baru dioperasionalkan dalam program-program strategis, baik rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial,” katanya.

Ia juga meminta seluruh sentra, balai, dan berbagai pusat layanan milik Kemensos untuk terus diperkuat. Tujuannya agar simpul pelayanan kesejahteraan sosial yang dihasilkan dapat bekerja secara terukur, didukung perencanaan matang, pelaksanaan konsisten, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pengawalan Sekolah Rakyat Bebas Korupsi

Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran untuk mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang saat ini dalam tahap pembangunan di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus dilaksanakan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. “Ini masa yang sangat menentukan karena kita sedang membangun fondasi Sekolah Rakyat. Semua prosesnya harus bersih, transparan, dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Itu yang harus kita pegang bersama,” tutupnya.