Berita7 — Jakarta — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ferry Juliantono memaparkan sejumlah capaian Kementerian Koperasi (Kemenkop) sepanjang 2025 dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR. Paparan disampaikan dalam pertemuan yang digelar di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.

Ferry menyatakan capaian-capaian tersebut menjadi “fondasi penguatan ekosistem koperasi nasional” sekaligus menunjang program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Perkembangan Regulasi dan Desain Kebijakan

Dari sisi regulasi, Ferry menyebut pihaknya telah menyusun DIM RUU Perkoperasian sebagai langkah penting untuk menghadirkan payung hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan koperasi.

Penguatan KDMP dan Kapasitas SDM

Ferry menjelaskan capaian pada program KDMP dan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terkait. Menurutnya, kementerian menyusun arah pembangunan jangka panjang dan desain KDKMP yang didukung dengan berbagai buku saku model bisnis serta 10 modul pelatihan.

Ia menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme pengurus dan pendamping koperasi melalui pelatihan massal.

“Sebagai arah pembangunan jangka panjang kementerian juga susun desain KDKMP yang diperkuat dengan berbagai buku saku model bisnis dan 10 modul pelatihan. Penguatan kapasitas SDM juga jadi prioritas lebih dari 15 ribu pendamping KDMP, 143 ribu pengurus KDKMP, serta 206 ribu SDM koperasi telah ikuti berbagai program pelatihan untuk tingkatkan profesionalisme dan kualitas tata kelola koperasi,” ucap dia.

Dukungan untuk Program MBG

Ferry menyatakan KDKMP turut ambil peran dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, yakni Merah Putih atau biasa disebut MBG, dengan melibatkan koperasi dalam rantai pasok lokal.

“Ada 69 koperasi telah masuk ekosistem MBG baik sebagai pengelola SPPG maupun sebagai suplier bahan baku pokok untuk perkuat rantai pasok dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujar dia.

Opini WTP dari BPK

Selain program dan regulasi, Ferry mengungkapkan capaian administrasi keuangan kementerian. Pada 2025, Kemenkop kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan LKKL dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara LKBU BUN tahun 2025.

“Pada tahun 2025 Kemenkop kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK atas laporan keuangan LKKL dan lapora keuangan Bendahara Umum Negara LKBU BUN tahun 2025,” beber Ferry.

Ferry mengingatkan bahwa Kemenkop dan UMKM sebelumnya berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2024.

“Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus jadi motivasi untuk terus tingkatkan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh dia.