— Jakarta — Menteri Koperasi Ferry Juliantono memaparkan capaian program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (12/7).

Ferry menyatakan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memiliki badan hukum. Dari jumlah itu, 15.845 unit bangunan fisik—termasuk gudang, gerai, dan alat kelengkapannya—dinyatakan rampung 100 persen.

“Sudah 83.000 badan hukum akte dari Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai. Kemudian, yang 100% bangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845,” ujar Ferry.

Selain yang telah selesai, Ferry menyebut ada 19.539 Kopdes Merah Putih lain yang sedang dalam proses pembangunan. Dengan demikian pihaknya menargetkan total sekitar 35.000 Kopdes Merah Putih bisa rampung berbarengan dengan masa pelatihan manajer KDMP pada awal Agustus.

“Insyaallah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya,” jelas Ferry.

Ferry juga menyampaikan rencananya meminta perkenan Presiden untuk meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada Agustus nanti.

Perluasan Kegiatan dan Investasi

Dalam laporan yang sama, Ferry menyebut koperasi kini diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam dan industri.

“Kemudian memperbolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor. Mengelola sumur minyak rakyat atau sumur idle well. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral. Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Bulan Agustus, kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Itu Koperasi Unit Desa Sejahtera,” ujar Ferry.

Ferry menambahkan rencana peresmian pembangkit listrik tenaga surya skala 0,5–1 megawatt di Sembulang Laut, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau, yang dijadwalkan pada Agustus.

Komitmen Penguatan Koperasi

Ferry mengaitkan capaian ini dengan upaya memperkecil ketertinggalan badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan BUMN.

“Kemudian, alhamdulillah tadi disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara, di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN,” ujarnya.

Ia menilai langkah ini merupakan implementasi gagasan Presiden untuk menggerakkan perekonomian di tingkat desa melalui pemerataan sirkulasi modal.

“Mereaktivasi perekonomian desa dengan mendirikan Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, dan insyaallah nanti akan bermanfaat bagi perputaran uang di desa dan juga bagi pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” tambah Ferry.

Respons Presiden dan Pihak Lain

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan koperasi bukan untuk melemahkan sektor lain, melainkan bagian dari upaya kebijakan ekonomi yang melibatkan semua pihak.

“Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia! Kekuatan ekonomi yang tidak akan membawa uang lari dari Indonesia,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menekankan perlunya peran bersamaan koperasi, UMKM, swasta, BUMN, dan BUMD dalam semangat Indonesia Incorporated.

Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi menilai stigma bahwa koperasi kuno sudah harus diubah. Ia memberi contoh klub sepak bola besar di Eropa dan lembaga keuangan di Belanda yang dikelola dengan sistem koperasi sebagai bukti relevansi model itu.

“Baru dalam pemerintahan Bapak Presiden, gerakan koperasi Indonesia mendapat perhatian dan menjadi program prioritas ekonomi masyarakat. Hari Koperasi Nasional ke-79 ini menjadi momentum bangkitnya gerakan koperasi di Indonesia kita,” ujar Bambang.

Acara peringatan Harkopnas ke-79 dihadiri pejabat tinggi negara, antara lain Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, menteri dan wakil menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala daerah, serta ribuan insan koperasi dari seluruh Indonesia. Hadir pula perwakilan keluarga Bung Hatta.