Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti peran vital data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data ini menjadi tulang punggung penguatan sistem keuangan nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga pengembangan layanan keuangan digital.
Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan yang terlengkap dan paling mutakhir di Indonesia. Dengan cakupan sekitar 98 persen penduduk dan pembaruan harian dari 514 kabupaten/kota, data ini memiliki keunggulan jaringan yang luas.
“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring, jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Bidang Pelaporan Tahun 2026 yang mengusung tema “Sinergi Nasional Menjaga Integritas Sistem Keuangan untuk Mewujudkan Asta Cita”. Acara ini berlangsung di Convention Hall Grand Hotel Sahid, Jakarta.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan keunggulan data Dukcapil terletak pada akurasi biometriknya, meliputi sidik jari, pengenalan wajah, hingga iris mata. Data ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna dari instansi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.
Pemanfaatan data Dukcapil terbukti efektif meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sebagai contoh, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga berkontribusi pada penghematan keuangan negara.
Dalam penanganan bencana, data Dukcapil juga memegang peranan penting. Meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas digital tetap dapat diverifikasi melalui sistem Dukcapil, memungkinkan penyaluran bantuan dan pembukaan rekening bank secara cepat.
“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegas Tito.
Pada konteks sistem keuangan, akses data Dukcapil mempercepat layanan perbankan, mencegah penipuan, dan mendukung transaksi digital. Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID dari Kemendagri mampu mempercepat proses pembukaan rekening.
“Kalau menggunakan digital IKD, digital ID, [proses pembukaan rekening] hanya [butuh waktu] 3 [sampai] 4 menit saja,” jelasnya.
Tito mengungkapkan kerja sama Kemendagri dengan PPATK telah terjalin erat dan terus meningkat. Penggunaan data Dukcapil oleh PPATK melonjak signifikan hingga jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.
Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk aspek keamanan siber. Ia mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan dapat melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik.
“Jadi memang sistem keuangan kita harus kita perkuat, termasuk juga cyber security-nya,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta perwakilan dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, dan lembaga terkait lainnya.
