BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah strategi yang akan diterapkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Pemerintah telah memetakan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemetaan ini mengklasifikasikan daerah ke dalam tiga kategori: normal, setengah normal, dan belum normal. Proses ini melibatkan partisipasi aktif pemerintah daerah terdampak untuk memastikan data yang dihimpun akurat sesuai kondisi lapangan.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026). Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh, Aceh.
Tito ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengawali tugasnya, Tito langsung memimpin rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama para pemangku kepentingan.
Langkah Prioritas Penanganan
Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan lapangan, Tito menekankan beberapa langkah prioritas. Pertama, percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Ia menilai pengerahan tambahan personel TNI dan Polri sangat krusial untuk mempercepat proses pembersihan sebelum memasuki bulan Ramadan.
Selain personel TNI dan Polri, Tito juga mendorong keterlibatan sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, dengan menugaskan para mahasiswanya. “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya.
Kedua, aktivasi kembali pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi terpenuhi.
“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito mendorong optimalisasi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Langsung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.
Percepatan Akses dan Dukungan Lanjutan
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia juga menyoroti perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Tito juga berencana menggelar rapat teknis lanjutan bersama para kepala daerah di wilayah Aceh untuk menghimpun data yang perlu segera direspons oleh Satgas. Ia akan meninjau langsung sejumlah daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah terdampak di Sumut dan Sumbar.
“Makin detail (datanya) kita akan makin tepat (penanganannya), kita mau bergerak,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
