Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menjelaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera memiliki karakteristik berbeda dengan tsunami dahsyat yang menghantam Aceh pada tahun 2004. Perbedaan mendasar terletak pada sumber dan cakupan dampaknya.
Perbedaan Sumber dan Cakupan Bencana
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memaparkan perbedaannya. “Saya sampaikan agak beda ya case bencana ini dengan tsunami tahun 2004, kalau tsunami 2004 kan dari laut sehingga menghantam daerah pinggiran, dan itu rata-rata satu hamparan, misal kota Banda Aceh satu hamparan hampir tengah kota ya, kemudian Meulaboh, Pidie dan lain-lain,” ujar Tito kepada detikcom, Sabtu (7/2/2026).
Ia melanjutkan, bencana kali ini disebabkan oleh faktor hidrometeorologi, yakni curah hujan yang sangat tinggi. Dampaknya pun cenderung terpecah-pecah atau scattered. “Kalau ini karena dari hidrometeorologi, hujan yang terus menerus kemudian debit air yang turun ke bawah menerpa daerah dataran tinggi, dan juga daratan rendah maka yang terjadi adalah scattered problemnya, itu terjadi terpecah-pecah,” jelasnya.
Maksud dari ‘terpecah-pecah’ ini, lanjut Tito, adalah tidak semua wilayah dalam satu provinsi terdampak secara merata. Ia memberikan contoh pengamatannya di lapangan.
Kondisi Lapangan dan Koordinasi Logistik
“Contoh misalnya kita masuk dari Aceh Tamiang yang berat sekali, 30 menit dari situ kita nyeberang masuk ke kota Langsa jadi (di sana) ada air aja kemudian selesai ditangani sendiri, saya cek kota itu ya memang nggak ada masalah, masuk kota Takengon nggak ada,” jelas Tito.
Ia menambahkan, “Gayo Lues saya lihat semua lancar, pasar jalan, tapi terputus.”
Menyikapi kondisi daerah yang terisolasi akibat akses terputus, Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran dan Kepala Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan stok pangan bagi warga yang terdampak.
“Saya sampaikan daerah-daerah yang berpotensi terkurung harus punya stok minimal 3 bulan supaya kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa2, kalau terjadi hal sama masyarakat nggak panik, pemerintah nggak panik karena logistik itu udah ada selama 3 bulan, dan 3 bulan itu udah cukup untuk pemerintah membuka akses,” pungkasnya.
