Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa, 10 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, ini berfokus pada percepatan pemulihan pascabencana melalui pemanfaatan dashboard data tunggal.
Dashboard Data Bencana Siap Dukung Pemulihan
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyatakan apresiasinya terhadap BPS yang telah memiliki data komprehensif mengenai kondisi di wilayah terdampak bencana. Data ini dihimpun melalui survei dan penugasan tim BPS yang turun langsung ke lokasi bencana di tiga provinsi terdampak.
“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga (provinsi) ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Tito menilai dashboard data tunggal ini krusial untuk menyatukan persepsi antar kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, instrumen ini diharapkan dapat mempermudah pembagian peran dan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan secara terukur.
“Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas,” jelasnya.
Fokus Penanganan 10 Daerah Terdampak Terparah
Pemerintah memfokuskan penanganan pascabencana pada sepuluh daerah utama yang mengalami dampak paling berat dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak. Daerah-daerah prioritas tersebut meliputi Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. (Daerah-daerah) yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” tambah Tito.
Target Normal Fungsional dalam Dua Bulan
Mendagri memperkirakan kondisi normal fungsional, yang mencakup berfungsinya kembali pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, dan fasilitas dasar lainnya, dapat tercapai dalam waktu sekitar dua bulan jika seluruh pihak bekerja keras secara terpadu.
“Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun,” ungkapnya.
Tito membandingkan dengan pengalaman penanganan pasca tsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun untuk pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan, jalan, dan gedung publik yang rusak berat.
“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh (sungai di Aceh) Tamiang,” tuturnya.
Dukungan Lintas Sektoral untuk Dashboard Data
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa penyusunan dashboard data tunggal ini merupakan dasar penting untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa pembangunan dashboard ini memerlukan dukungan kuat dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.
“Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal,” pungkas Amalia.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
