Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra telah beroperasi penuh. Ketiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Operasi Penuh Layanan Kesehatan
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Ia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan ini.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito, Senin (26/1/2026).
Data Satgas menunjukkan bahwa dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak, sembilan RSUD sempat berhenti beroperasi. Delapan di antaranya berada di Aceh dan satu di Sumatra Utara. Kini, seluruh RSUD tersebut telah kembali beroperasi normal.
Sementara itu, dari 867 puskesmas yang terdampak, 152 puskesmas sebelumnya tidak beroperasi. Saat ini, 865 puskesmas telah kembali beroperasi normal, sementara dua lainnya masih menggunakan lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Pemulihan Sektor Lain
Selain sektor kesehatan, proses pembelajaran di ketiga provinsi terdampak juga telah kembali berjalan 100 persen. Sekitar 3 persen kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan di ruang kelas darurat.
Di sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan. Sumatra Utara telah memulihkan layanan listrik hingga 99 persen, dan Sumatera Barat mencapai 100 persen.
Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi. Layanan internet di wilayah terdampak dilaporkan berjalan normal, begitu pula dengan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang dinilai relatif stabil.
Konsistensi pasokan logistik ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Aktivitas Ekonomi dan Pemerintahan
Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Sumatera Barat dan Sumatra Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Di Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sisanya dalam proses pemulihan bertahap.
Tito memastikan roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang, telah kembali berjalan normal dalam melayani publik.
Tantangan Infrastruktur Lanjutan
Meskipun demikian, Tito mengakui masih ada sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Ini termasuk jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah.
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatra Utara, di Medan, Sumatra Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambah Tito.
Seluruh upaya ini dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
