BANDA ACEH, ACEH – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyoroti kendala pembangunan jembatan darurat pascabencana di Aceh yang masih mengandalkan swadaya. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya belum memahami sistem keuangan terkait pembiayaan tersebut.
Progres Pembangunan Jembatan Pascabencana
Maruli menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Bersama Satgas Pemulihan Pascabencana yang dihadiri pimpinan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025). Ia memaparkan bahwa pembangunan jembatan memerlukan proses yang panjang, mulai dari survei lokasi hingga penentuan jenis jembatan yang tepat.
Pihaknya berencana membangun tiga jenis jembatan: jembatan bailey, jembatan armco, dan jembatan perintis atau gantung. Setelah survei, tantangan muncul dalam pengadaan jembatan tersebut. “Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ujar Maruli.
Kendala Pengadaan Jembatan Bailey
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan berencana membeli jembatan bailey dari luar negeri. Namun, Maruli mengakui pencarian jembatan tersebut sulit karena stok yang siap angkut sangat terbatas. “Alhamdulillah, Presiden kita sudah merencanakan pembelian jembatan bailey dari negara luar. Itu pun hampir tidak ada yang punya ready stock, jadi dikumpulkan dari beberapa negara untuk bisa menyuplai jembatan bailey di tempat bencana ini,” jelasnya.
Saat ini, pihaknya telah mengerahkan 22 jembatan bailey di seluruh lokasi bencana, ditambah 14 unit dari Kementerian Pekerjaan Umum. Keberuntungan dirasakan jika masih bisa memperoleh pasokan dari Medan karena lebih mudah dibandingkan mengambil dari Jakarta.
Pertanyakan Sistem Keuangan Swadaya
Di tengah progres pembangunan, Maruli mengungkit masalah pembiayaan. “Dan juga memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin, Pak, sebetulnya. Kita dulu ini cuma dikasih uang kerja, Pak.” Pernyataan ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam prosedur dan pemahaman sistem keuangan untuk penanganan bencana.
