Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan seluruh proses pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di lahan Meikarta, Kabupaten Bekasi, bebas dari praktik korupsi. Penekanan ini disampaikan menyusul rencana pembangunan rusun di lahan yang diklaim KPK berstatus clear and clean.
Perizinan Hingga Pengadaan Barang Jasa Harus Sesuai Aturan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa aspek perizinan dalam pembangunan rusun subsidi di Meikarta harus benar-benar kokoh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pertemuan dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses perizinan berjalan lancar dan bersih.
“Jadi dari awal, kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih, maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm. Jadi tadi sudah disampaikan juga rencana bertemu dengan pemerintah daerah begitu ya, itu juga harus menjadi poin memastikan bahwa perizinan ini nanti betul-betul clear,” ujar Budi dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Selain perizinan, Budi juga mengingatkan agar proses pengadaan barang dan jasa serta distribusi, termasuk pengelolaan subsidi, harus dilakukan sesuai aturan. Hal ini penting agar pertanggungjawaban program dapat disampaikan secara kredibel.
“Yang ketiga bagaimana kemudian distribusinya, termasuk soal subsidi, itu juga harus clear sehingga nanti pada saat pertanggungjawabannya juga bisa disampaikan secara kredibel,” tambah Budi.
Menteri PUPR Minta Pendampingan KPK
Sebelumnya, Menteri PUPR Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, melakukan konsultasi dengan KPK terkait rencana pembangunan rusun subsidi di lahan Meikarta. Ara secara khusus meminta pendampingan dari KPK agar program tersebut dapat berjalan sesuai koridor hukum.
“Pak Budi tolong (Jubir KPK), nanti Pak Pahala kawal, dari KPK supaya proses ini semua-semuanya memenuhi peraturan perundangan dan ada pencegahan. Jangan ada hal-hal yang melanggar aturan,” pinta Ara saat sesi yang sama.
Ara juga berharap KPK dapat menjadi narasumber dalam pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Kementerian PUPR sebagai persiapan pelaksanaan program rusun subsidi, termasuk terkait penggunaan anggaran.
“Terakhir juga, kami akan melakukan pelatihan yang dipimpin Pak Irjen akhir bulan Januari ini. Kami juga memohon narasumber dari KPK. Karena anggaran kami tahun ini meningkat 100% dibanding tahun lalu. Tahun lalu sekitar 5 triliun, tahun ini 10 triliun,” ungkap Ara.
Ia menambahkan, anggaran untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mencapai Rp 130 triliun, sementara untuk rumah subsidi tapak sebanyak 350 ribu unit, anggarannya dari negara mencapai Rp 35,2 triliun. Besarnya kepercayaan yang diberikan negara dan DPR kepada Kementerian PUPR ini harus dijaga.
“Jadi betapa besarnya kepercayaan dari negara dan DPR kepada kami yang harus kami jaga,” tegasnya.
Mengingat tidak banyak kementerian yang mengalami kenaikan anggaran hingga dua kali lipat, Ara meminta KPK turut mengawasi pelaksanaan setiap program di bawah kementeriannya.
“Jadi concern kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi, dan benar-benar terserap. Serapan kita tahun lalu 2025 ada 96% ya, 96%, betul Pak Edi ya? Ya 96%. Jadi semoga tahun ini serapannya kami bisa lebih banyak lagi,” tutupnya.
