Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025, menyoroti pemberian rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kompolnas, Arief Wicaksono, menjelaskan bahwa fungsi utama Kompolnas adalah memberikan masukan dan arah kebijakan kepada Presiden untuk mewujudkan penyelenggaraan kepolisian yang profesional dan mandiri.
Fungsi Kompolnas dalam Arah Kebijakan Kepolisian
Menurut Arief, pemberian arah kebijakan ini dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, evaluasi kinerja Polri, serta pengawasan terhadap isu-isu strategis. “Pemberian arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui pengkajian mendalam terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, evaluasi kinerja Polri, serta hasil pengawasan terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Arief saat jumpa pers di Kantor Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).
Tiga Poin Rekomendasi untuk Penguatan Polri
Kompolnas telah menyampaikan tiga poin rekomendasi utama kepada Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi tersebut dirancang untuk memperkuat institusi Polri di berbagai aspek krusial:
- Penguatan Kepolisian Berbasis Profesionalisme, Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Perempuan & Anak.
- Penguatan Perlindungan Kelompok Rentan dan Kesehatan Mental Personel Polri.
- Penguatan Paradigma Pelayanan Polri dalam Menjaga Demokrasi.
Kontribusi Kompolnas terhadap Prioritas Nasional
Arief menambahkan bahwa Kompolnas secara konsisten berkontribusi dalam pencapaian prioritas nasional, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian. “Sepanjang tahun 2025, Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Polri serta mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan,” tutur Arief.
Rekomendasi ini juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang bertema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ serta Asta Cita Presiden yang menekankan penguatan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. “Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 bertema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’ serta Asta Cita Presiden yang menekankan penguatan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
