Berita7 — Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan komitmen kuat untuk memberantas praktik ilegal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan akan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dan segala bentuk kongkalikong.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala, Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada Mitra dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya zero tolerance untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Sudaryono usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).

Sudaryono mengakui bahwa penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN merupakan amanah yang sangat besar, terutama mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG di seluruh Indonesia.

“Tentu saja ini adalah amanah yang, amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program Makan Bergizi Gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Menteri Pertanian ini berjanji akan menyelesaikan setiap persoalan di BGN sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun dalam upaya pembenahan tata kelola BGN.

“Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat keluarga dan rekan yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya, minta maaf mungkin saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin menyelesaikan persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” kata Sudaryono.

Sudaryono juga menyinggung modus praktik ilegal yang kerap terjadi di ruang tertutup di kalangan pejabat pemerintah. Ia memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program andalan presiden ini akan dijalankan secara transparan.

“Jadi kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan,” tutupnya.