Berita7 — Pemerintah menyalurkan tambahan anggaran sebesar Rp 21,16 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana ini dialokasikan khusus untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Fokus utama penggunaan anggaran tersebut adalah pembangunan kembali infrastruktur dasar yang terdampak bencana, mencakup jalan, jembatan, serta sistem irigasi.

Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang telah menerima persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Hal ini memungkinkan kementerian tersebut untuk segera mengimplementasikan program pemulihan di Sumatera.

“Tadi dipaparkan oleh Sekjen PU bahwa anggarannya sebanyak Rp 21,16 (triliun) untuk Kementerian PU itu sudah disampaikan bentuk kegiatannya. Titiknya jalan, jembatan, irigasi, macam-macam fasilitas yang akan dibangun,” ujar Tito dalam sebuah konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/7/2026).

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Apri Artoto, merinci bahwa total tambahan anggaran yang diterima kementeriannya mencapai Rp 21,16 triliun. Dana tersebut didistribusikan ke empat direktorat jenderal di lingkungan Kementerian PUPR.

Adapun rincian pembagiannya adalah sebagai berikut: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan alokasi sebesar Rp 7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga menerima Rp 6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh Rp 4 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan Rp 2,89 triliun.

“Untuk penanganan pascabencana di Sumatera, Kementerian PU telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 21,16 triliun,” konfirmasi Apri.

Meskipun anggaran baru disetujui dan diterima pada akhir Juni 2026, pelaksanaan program pemulihan dilaporkan telah mulai menunjukkan progres. Hingga saat ini, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 2,4 triliun, yang setara dengan 11,35 persen dari total anggaran. Sementara itu, realisasi fisik telah mencapai 26,4 persen.

Apri menambahkan, pihaknya menyadari bahwa angka realisasi tersebut memang belum tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh masuknya dana baru ke Kementerian PUPR yang baru terjadi di akhir bulan Juni 2026. “Sehingga memang untuk realisasi kami terus akan menggenjot terus agar penuntasannya untuk di 2026 ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat banyak,” imbuhnya, menunjukkan komitmen untuk mempercepat penyelesaian proyek agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.