Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla (JK) menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan Jakarta untuk mencegah banjir. Ia menyatakan bahwa masalah sampah, yang menjadi salah satu penyebab banjir, bukan hanya tugas Gubernur, melainkan kewajiban seluruh warga.
“Kita ini warga Jakarta harus bertanggung jawab dan bekerja kebersihan untuk kota kita. Jadi kita membantu Gubernur, berarti membantu diri sendiri. Karena yang kotorin Jakarta kita juga, yang bersihkan harus kita juga,” ujar JK seusai kerja bakti bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026) pagi.
JK menjelaskan bahwa banjir terjadi ketika volume air hujan yang masuk lebih besar daripada kapasitas saluran pembuangan yang bersih dan berfungsi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya menjaga kebersihan sungai, gorong-gorong, dan selokan.
“Banjir itu, yang masuk, air yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Yang masuk tidak bisa diatasi, karena masuk, karena musim hujan. Tentu ada juga usaha untuk memindahkan hujan itu. Maka, di mana jalan keluar itu? Ya di sungai-sungai itu, gorong-gorong, selokan. Itu jalan keluarnya. Itu yang harus dibersihkan supaya air itu begitu datang, dia keluar,” papar JK.
Ia juga menyoroti bahwa banjir di Jakarta lebih banyak merugikan masyarakat kecil dibandingkan kelompok ekonomi atas yang tinggal di kawasan elite.
“Jangan lupa begitu banjir yang kena lebih banyak rakyat kecil. Orang di Menteng, di Kebayoran, di Pondok Indah tidak kena banjir. Yang kena rakyat kecil. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk itu,” tegasnya.
JK meminta warga untuk bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan masing-masing, karena dampak banjir pada akhirnya akan merugikan diri sendiri.
“Jadi, Pak Gubernur, kalau selama ini hanya punya puluhan ribu yang pasukan oranye, harus sejuta warga harus bersihkan rumahnya sendiri. Karena kepentingan diri sendiri jangan lupa,” tuturnya.
Ia menambahkan kerugian akibat banjir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, yang berdampak pada berbagai sektor.
“Bagi perusahaan besar, coba triliunan kerugian rakyat akibat banjir. Toko-toko tutup, warung-warung kecil tutup, goreng-gorengan tutup, ndak jual. Bagi perusahaan besar, orang yang punya mobil macet. Macet empat jam berapa liter bahan bakar habis itu. Jadi triliunan, setiap tahun triliunan rakyat rugi karena banjir,” sambung dia.
Menyikapi hal ini, JK mengusulkan penerapan sanksi bagi warga yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, mencontoh praktik di negara lain.
“Kalau di Singapura, di muka rumah ada bintik-bintik saja didenda yang punya rumah. Didenda… kalau kita, seenaknya buang sampah di depan rumah,” ucap JK.
Ia menutup dengan imbauan agar masyarakat tidak menyalahkan pemerintah semata ketika banjir terjadi, melainkan introspeksi diri.
“Kepada masyarakat kita minta begitu, jadi kita bersama-sama. Pokoknya kalau banjir, jangan marahi Gubernur, marahi diri sendiri. Kenapa rumah saya tidak bersih? Kenapa selokan saya tidak bersih? Kenapa buang sampah di sungai?” pungkasnya.
