Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengkaji pembangunan kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas.
Kebutuhan Aksesibilitas Difabel Jadi Alasan Utama
Pramono Anung menjelaskan bahwa JPO Sarinah dinilai sangat diperlukan, khususnya untuk memfasilitasi mobilitas penyandang disabilitas. “Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” ujar Pramono usai meninjau Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (9/1/2026).
Pro-Kontra dan Solusi Pelican Crossing
Menanggapi adanya pro-kontra terkait pembangunan kembali JPO Sarinah, Pramono menegaskan bahwa pelican crossing yang ada saat ini tidak akan ditutup. Ia menyatakan bahwa jalur pejalan kaki di permukaan akan tetap dibuka sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat.
“Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat yang apa kelompok pejalan kaki kan menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah. Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka, kemudian di atas sebagai alternatif pilihan,” jelasnya.
Tanggung Jawab Gubernur
Pramono Anung menyatakan bahwa keputusan untuk membangun kembali JPO Sarinah sebenarnya sudah diambil sejak lama. Namun, sebagai Gubernur, ia merasa bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut dan pelaksanaannya.
“Jadi tetap, semua enggak ada yang ditutup sehingga dengan demikian urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu, tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu,” ucapnya.
Ia menambahkan, “Yang jelas sudah dibangun dan saya bertanggung jawab yang namanya Gubernur itu ya tanggung jawab.”
Sejarah JPO Sarinah
JPO Sarinah sebelumnya dibongkar pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JPO ini memiliki catatan sejarah sebagai jembatan penyeberangan pertama di Indonesia yang dibangun pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
