Jakarta – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai usulan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi bagi partai politik di Indonesia. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa angka tersebut akan memberatkan partai dalam mencapai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Tapi saya kira kalau 7% terlalu tinggi. Saya kira kalau 7% ya memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu,” ujar Muzani di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, Minggu (22/2/2026).
Muzani menambahkan bahwa ambang batas parlemen masih diperlukan untuk menjaga stabilitas. Namun, besaran angka tersebut diserahkan sepenuhnya kepada DPR untuk dimusyawarahkan dan disepakati.
“Parliamentary threshold saya kira sesuatu yang masih perlu untuk dipertahankan, tapi berapa jumlahnya saya kira tergantung kebutuhan. Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR,” ungkapnya.
Usulan ambang batas parlemen 7% sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Ia berpendapat bahwa angka tersebut akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan implementasi demokrasi.
“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” ujar Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).
Surya Paloh juga mempertanyakan tujuan demokrasi jika tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik, di mana kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab.
“Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama,” tuturnya.
